Mendagri Sebut Penanganan COVID-19 Bisa Jadi Isu Sentral Pilkada Serentak 2020

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri ) M.Tito Karnavian menyatakan, penanganan COVID-19 bisa menjadi isu sentral yang diangkat oleh kontestan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020.

"Kalau isu itu diangkat maka kontestan akan saling beradu ide tentang bagaimana mengendalikan dan menangani COVID-19," kata Mendagri , melalui keterangan tertulisnya, Sabtu (27/6/2020).

baca juga: Peneliti Ungkap Virus Corona Bisa Timbulkan Gabungan Antar 2 Varian, Bisa Jadi Covid-19 "super"

Sebagai musuh bersama, kata Menteri Tito, COVID-19 harus mendapatkan perhatian khusus untuk diperangi semua pihak sehingga sangat tepat dijadikan isu sentral.

Termasuk, mampu mengurangi konflik akibat isu SARA yang biasa muncul menjelang pesta demokrasi."Ini akan menjadi tantangan para kontestan. Tak hanya petahana, tapi juga calon bukan petahana," ujarnya.

baca juga: Andre Rosiade Bantu Pasutri Lansia Terpapar Covid-19 di Kototangah

Mendagri berharap muncul inovasi-inovasi dari para kontestan tentang program dan ide membangun kenormalan baru, hingga bagaimana mengatasi dampak COVID-19, seperti masalah ekonomi.

Sebelumnya, anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengatakan pandemik COVID-19 tidak menurunkan tingginya jumlah pelanggaran Pilkada 2020 .Salah satunya, dugaan pelanggaran politisasi bantuan sosial (bansos).

baca juga: Cerita Tenaga Kesehatan RSUP M Djamil Padang Yang Menyaksikan Empat Kematian Sekaligus Akibat Covid-19

Bagja meminta Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar tegas menerapkan sanksi berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Pemda).

"Walau pun pandemik COVID-19, tetapi tidak menurunkan juga jumlah pelanggaran. Walau pun ada beberapa waktu jumlah pelanggaran itu menurun sekali, tetapi ada beberapa yang sudah mulai naik," kata Bagja.

baca juga: Hari Ini 78 Warga Tanah Datar Terpapar Corona, 12 Orang Diantaranya Klaster Rutan Batusangkar

Bawaslu mencatat, dugaan pelanggaran hingga 11 Mei 2020 yaitu terdapat 552 temuan, 108 laporan, dan 132 bukan pelanggaran.

"Jenis pelanggaran administrasi ada 157, kode etik ada 24, pelanggaran pidana ada dua, dan 348 pelanggaran hukum lainnya seperti pelanggaran netralitas ASN," ujarnya.

Jaga Netralitas ASN

Kemendagritengah menyiapkan surat keputusan bersama (SKB) antar kementerian, dan lembaga untuk menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN) di Pilkada 2020 .Tujuannya, SKB akan melindungi para ASN dari pengaruh pejawat kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada 2020 .

MenurutDirektur Fasilitasi Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antarlembaga Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri, Budi Santoso, perlindungan itu agar pegawai-pegawai di pemerintahan daerah maupun kementerian/lembaga tidak terkontaminasi pergerakan politik peserta pilkada baik kepala daerah, partai, serta tim sukses.

"Kita semua memahami bahwa teman-teman ASN di Kabupaten/Kota yang incumbentnya maju kelihatannya perlu ada perlindungan khusus. Bagaimana dia tidak terkontaminasi pergerakan politik dari petahana," urainya.

Selain Kemendagri, SKB akan melibatkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN)."Netralitas ASN, ini kita lagi siapkan ada SKB antara Menpan-RB, Mendagri , dan BKN untuk bagaimana netralitas ini," ujarnya.

Editor: Haswandi