Kejati Sumbar Akan Proses Laporan Korban Penipuan Mantan Caleg DPR di Kabupaten 50 Kota

Kasi Penkum Kejati Sumbar, Yunelda
Kasi Penkum Kejati Sumbar, Yunelda (Klikpositif)

PADANG, KLIKPOSITIF - Kasus dugaan penipuan yang menyeret nama seorang mantan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Rezka Oktoberia menjadi perhatian khusus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat.

Kasus yang sudah larut selama setahun lebih itu akan menjadi prioritas yang harus diselesaikan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten 50 Kota.

baca juga: Masih Ada Satu Macan Dahan yang Belum Tertangkap di Kabupaten Lima Puluh Kota

"Laporan yang dimasukkan oleh Penasehat Hukum Zamhar Pasma Budhi yang merupakan Korban penipuan Rezka Oktoberia sudah kami proses. Sekarang sedang di atas meja pak kepala Kajati," ujar kasi Penerangan Hukum (Penkum) Kejati Sumbar , Yunelda, Senin 29 Juni 2020.

Ia mengatakan, jika laporan tersebut sudah berada di meja Kajati Sumbar, artinya menunggu disposisi agar diproses dan ditindaklanjuti oleh bawahan dalam perkara tersebut.

baca juga: Perdana, Ketua DPRD Resmikan Penanaman Umbi Porang di Lima Puluh Kota

"Tinggal disposisi dari pak kepala. Jika sudah disposisi, artinya anggota akan menindaklanjuti apa yang ada dalam laporan," lanjutnya.

Sebelum sampai ke meja Kajati, menurutnya laporan tersebut saat diterima oleh Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejati Sumbar , sudah diteruskan ke bagian Tata Usaha untuk diregister.

baca juga: Mangsa 5 Ternak Warga Selama Dua hari, Macan Dahan Berhasil Ditangkap

"Jadi laporan Penasehat Hukum Zamhar sudah teregistrasi secara resmi di sini. Jika pak Kejati sudah Disposisi, langsung diturunkan ke Asisten Pidana Umum untuk diproses," lanjutnya.

Sebelumnya, Penasehat Hukum Zamhar Pasma Budhi, Jhonny Lumbantoruan melapor ke Kejati Sumbar , Kamis 25 Juni 2020. Dalam laporan ini, ia memprotes kinerja Kejaksaan Negeri Payakumbuh Cabang Suliki yang dinilai terkesan memperlambat kasus Rezka Oktoberia bergulir ke pengadilan.

baca juga: Diundang Menkopolhukam Bahas Monumen Bela Negara, Ini Penjelasan Bupati Lima Puluh Kota

Hal ini disampaikan Lumbantoruan setelah berkas penyidikan Rezka Oktoberia bolak balik sebanyak tiga kali antara penyidik Kejaksaan Negeri Payakumbuh Cabang Payakumbuh dan Polres Lima Puluh Kota . Apalagi, Lumbantoruan juga mengaku mendapat telepon dari kejaksaan Cabang Suliki secara pribadi dan tak resmi untuk menambahkan saksi ahli dalam berkas.

"Sampai sekarang, kami tidak melihat ada keseriusan dari Kejaksaan Cabang Suliki untuk memproses Kasus Rezka ini. Mereka terkesan memperlambat dan mengulur-ngulur waktu," sebut Lumbantoruan.

Mengulur-ulur waktu ini dimaksud Lumbantoruan karena setiap penyidik Polres Limapuluh Kota melengkapi berkas yang di minta dan melimpahkannya ke kejaksaan (P-19), selalu saja ada tambahan kelengkapan berkas dari kejaksaan.

"Pertama yang kurang itu A, B, C dan D. Setelah di lengkapi, minta lagi dan mengatakan kekurangan pada E, F, G dan H. Sekarang malah minta lagi yang lain. Hal itu terus berulang. Kenapa kejaksaan tidak dari awal kekurangan tersebut disebutkan semuanya. Bukan dicicil seperti ini terus," ulas Lumbantoruan.

Yang paling membuat Lumbantoruan memutuskan untuk melaporkan hal ini kepada Kejati karena Kejaksaan Cabang Suliki meminta saksi ahli hukum tambahan karena pemaparan saksi ahli hukum dari Unand, Prof Dr. H. Elwi Danil SH. MH masih dianggap kurang.

"Saksi ahli yang diminta oleh Kejasaan Cabang Suliki sudah dipenuhi dan memberikan keterangan kepada penyidik Polres Lima Puluh Kota . Kemudian diminta tambahan saksi ahli lagi. Ini jelas kami lihat ada upaya memperlambat dan mempermainkan kasus ini," tutupnya.

Penulis: Halbert Caniago | Editor: Rezka Delpiera