KPU Pessel Dapat Tambahan Anggaran Pusat Rp6 Miliar Untuk Pilkada

Epaldi Bahar
Epaldi Bahar (istimewa)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Komisi Pemilihan Umum ( KPU ) Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel ), Sumatera Barat, mendapatkan anggaran tambahan sebesar Rp 6 miliar dari pusat untuk pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi COVID-19.

Ketua KPU Pessel , Epaldi Bahar mengungkapkan, alokasi anggaran tambahan tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) itu mendorong pelaksanaan Pilkada di tengah pandemi.

baca juga: Sepeda Kian Digemari, Ada Rentalnya di Bukittinggi

Di mana dikatakan, tahap awal anggaran sebesar Rp 6 miliar itu, telah dikucurkan sebesar Rp 3,2 miliar. "Dan sisanya mungkin jelang pencoblosan, karena Pilkada saat ini harus mengacu pada protokol kesehatan percepatan dan penanganan Covid-19," ungkapnya di Painan, Senin, 29 Juni 2020.

Menurut Epaldi, alokasi dana tambahan itu di antaranya bakal digunakan untuk pengujian rapid test untuk 1.000 orang yang terdiri dari ketua anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS), juga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan panitia ad-hoc lainnya.

baca juga: Pulang dari Palembang, Warga Solok Positif Covid-19

"Diperkirakan bakal menelan dana hingga Rp350 juta dengan asumsi Rp350 ribu per orangnya. Hingga kini, KPU Pessel telah melakukan rapid test pada 552 orang ketua beserta anggota PPS," terangnya.

Selain kebutuhan rapid test, anggaran teraebut dipergunakan untuk membeli 197 unit thermogun yang digunakan bagi anggota PPS dan PPK dari 1.297 unit yang dibutuhkan.

baca juga: Tren Bersepeda, Penjualan Sepeda Meningkat di Bukittinggi

"Jumlah itu termasuk untuk kebutuhan 1.100 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Serta untuk pengadaan masker, pelindung wajah dan berbagai kebutuhan lainnya," terangnya.

Seperti diketahui, Pelaksanaan Pilkada serentak bakal digelar pada 9 Desember 2020. Selain Pessel , Pilkada kali ini diikuti 12 kabupaten dan kota ditambah satu provinsi. Adapun 12 kabupaten dan kota itu antara lain Kabupaten Sijunjung, Pasaman.

baca juga: Soal Anggaran COVID-19 di Pessel, DPRD Minta Pengawasan Penegak Hukum

Kabupaten Padang Pariaman, Pasaman Barat, Solok. Kabupaten Solok Selatan, 50 Kota, Agam dan Dharmasraya. Selain itu, Kota Solok, Bukittinggi, Pariaman dan Kota Sawahlunto.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Ramadhani