Bawaslu Pasbar Temukan PNS dan Penyelenggara Pemilu Masuk dalam Dukungan Calon Perseorangan

Tim Verifikator saat melakukan memfaktualkan daftar dukungan bakal calon perseorangan
Tim Verifikator saat melakukan memfaktualkan daftar dukungan bakal calon perseorangan (Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Pasaman Barat ( Pasbar ), Sumbar menemukan kesalahan dalam verifikasi faktual bakal calon perseorangan Pilkada 2020 .

"Di hari ketiga pengawasan verifikasi faktual, kita menemukan PNS, penyelenggara pemilu dan perangkat nagari (desa) masuk dalam dukungan calon perseorangan," sebut Divisi Pengawasan Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Pasbar , Aditia Pratama kepada KLIKPOSITIF , Selasa (30/6).

baca juga: Baru Berdiri, Bank Sampah Tuah Basomo Hasilkan Sampah Non Organik 3 Ton Seminggu

Ia mengatakan, data sementara hasil pengawasan verifikasi faktual hingga 29 Juni 2020, yang ditemukan di beberapa kecamatan dukungan dari yang berstatus PNS 1 orang, 3 orang penyelenggara pemilu dan 5 orang perangkat nagari.

Hanya saja, Aditia baru bisa merincikan data para penyelenggara yang masuk dalam daftar dukungan bakal calon perseorangan gubernur dan wakil gubernur dan telah menandatangani lampiran model form BA.5-KWK atau surat pernyataan tidak mendukung.

baca juga: Terekam CCTV , Tiga Orang Diduga Curi Thermogun BPBD Pasbar

Sementara untuk PNS dan perangkat nagari yang masuk dalam daftar dukungan belum bisa dijelaskan Aditia. Apa masuk ke daftar dukungan bakal calon perseorang gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat atau ke bakal calon perseorangan bupati dan wakil bupati Pasaman Barat.

"Kita belum bisa menjelaskan data lainnya dan masih di rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun saya memastikan ada PNS dan perangkat nagari masuk dalam dukungan calon perseorangan," tegasnya.

baca juga: Delapan Kejorongan di Pasbar Terklasifikasi Daerah Tertinggal

Lanjutnya, nanti temuan itu akan direkapitulasi di tingkat Panwas Kecamatan dan akan dicocokkan ketika pleno di kecamatan, untuk memastikan bahwa data pengawas dan tim verifikasi sama.

Aditia melanjutkan, sesuai regulasi yang ada, PNS, penyelenggara dan perangkat nagari yang kedapatan ada di dalam dukungan calon perseorangan langsung masuk kategori tidak memenuhi persyaratan (TMS).

baca juga: Diduga Palsukan SK Pengurus Partai Gerindra, Ketua DPRD Pasbar Dipolisikan

"Tentunya yang ASN dan Penyelenggara harusnya TMS. Ini akan kami kawal dengan pengawasan ketat sehingga benar-benar sesuai verifikasi faktual," katanya.

Selain ditemukan PNS, penyelenggara dan perangkat nagari, pengawas juga menemukan masyarakat yang menyatakan tidak mendukung pasangan bakal calon perseorangan, karena merasa tidak memberikan data dukungan.

Akan tetapi, berdasarkan hasil pengawasan masih ada masyarakat tidak bersedia menandatangani form BA5.KWK meski tidak mendukung. Hal ini menjadi catatan tersendiri dari jajaran pengawas pemilu.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Rezka Delpiera