Komisi V DPR: Kemenhub Harus Monitor Mahalnya Tarif Tiket dan 'Rapid Test'

Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengikuti Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, PUPR, dan Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Istiono, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).
Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengikuti Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan, PUPR, dan Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Istiono, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020). (DPR)

KLIKPOSITIF - Anggota Komisi V DPR RI Novita Wijayanti mengharapkan Pemerintah, khususnya Kementerian Perhubungan agar bisa terus memonitor harga-harga tiket. Terutama, ungkap Novita, tarif tiket pesawat yang tinggi ditambah biaya rapid test dan lain sebagainya yang dirasakan terlampau mahal oleh segenap kalangan masyarakat.

Pemaparan tersebut ditekankan Novita saat mengikuti Rapat Kerja/Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekjen Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Anita Firmanti Eko Susetyowati, dan Kakorlantas Polri Irjen. Pol. Istiono, yang digelar secara virtual dan fisik di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (1/7/2020).

baca juga: Polda Metro: Polisi Tak Segan Represif Terhadap Perusuh Saat Demo Setahun Jokowi

" Kemenhub diharapkan bisa terus memonitor harga-harga tiket terutama tiket pesawat yang tinggi ditambah biaya rapid test dan lain-lain yang dirasa mahal. Jangan sampai, rakyat dalam kondisi ekonomi sudah susah menjadi semakin terbebani," tegas politisi Fraksi Partai F-Gerindra tersebut.

Serta, jangan sampai di tengah kondisi seperti saat-saat ini dimanfaatkan oleh orang-orang tertentu untuk berbisnis mengambil keuntungan di atas penderitaan rakyat. Tak hanya itu, Pimpinan BURT DPR RI ini juga mengingatkan seluruh Kementerian/Lembaga baik jajaran Kemenhub , Kementerian PUPR dan Kakorlantas bisa saling berkoordinasi dalam mengeluarkan kebijakan di tengah pandemi ini.

baca juga: Tren Pelanggaran Perda AKB di Pariaman Meningkat

"Sehingga, kebijakan yang diambil masing-masing Kementerian/Lembaga tidak saling tumpang tindih satu dengan lainnya. Apalagi, dalam kondisi pandemi Covid-19 seperti saat-saat ini yang kita belum tahu akan sampai kapan," tandas legislator daerah pemilihan Jawa Tengah VIII itu.

Editor: Eko Fajri