Perkuat Aset Daerah, Pemkab Solsel Jalin Kerja Sama dengan KPN

Sekdakab Solsel Yulian Efi Kepala KPN Solsel Rivaldi perlihatkan dokumen kerjasama yang ditandatangani
Sekdakab Solsel Yulian Efi Kepala KPN Solsel Rivaldi perlihatkan dokumen kerjasama yang ditandatangani (Kaka)

SOLSEL KLIKPOSITIF - Pemerintah Kabupaten Solok Selatan ( Solsel ) meneken perjanjian kerja sama dengan Kantor Pertanahan Nasional (KPN) Solsel . Perjanjian ini terkait tentang pesertifikatan tanah, penanganan permasalahan aset tanah dan pengintegrasian data pertanahan dengan perpajakan daerah.

Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekdakab) Solsel Yulian Efi mengungkapkan perjanjian kerja sama ini penting dilakukan dalam rangka inventarisasi aset untuk perkuatan aset daerah sebagaimana rekomendasi BPK RI dan Monitoring KPK RI tentang Aset daerah.

baca juga: Pilkada Solsel, Jon Matias-Jufrial Yakin Bisa Lolos dari Jalur Perseorangan

"Setiap tahun kami dari pemerintah daerah yang menjadi hambatan dalam pemeriksaan BPK RI adalah masalah aset," Kata Yulian Efi

Aset tersebut jelasnya, berupa jalan, jembatan, irigasi dan berupa gedung, yang dulunya diterima dari kabupaten induk saat pemekaran kabupaten.

baca juga: Dalam Masa Pandemi, 10 Ribu Orang Akan Berkumpul Saat HUT Kota Padang

"Aset ini dulunya berasal dari hibah masyarakat, untuk kepentingan pembangunan sekolah, jalan, jembatan, pasar ataupun gedung kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas atau perkantoran lainnya," jelasnya.

Kejelasan status kepemilikan inilah yang perlu secepatnya dilegalisasi. Soalnya dulunya tanah tersebut tidak berharga sekarang bisa saja timbul keinginan ahli waris untuk kembali memiliki.

baca juga: KPU Solsel Tuntaskan Vermin Dukungan Perbaikan Pasangan Jon Matias-Jufrial

"Untuk itu penting dilakukan kerja sama ini guna memperjelas status tanah yang menjadi aset Pemda Solok Selatan, dengan bukti-bukti yang ada, serta menghindari konflik yang mungkin timbul dikemudian hari," katanya.

Di tempat yang sama Kepala Kantor Pertanahan Nasional Solok Selatan Rivaldi mengatakan komitmennya setiap persoalan aset tanah Pemda wajib diselesaikan dan setiap aset wajib untuk dilegalisasi.

baca juga: Bantu Atasi Krisis Darah, Dinas Perdagangan Adakan Kegiatan Donor Darah

"Seluruh aset Pemda, kita berkomitmen untuk melegalisasi karena aset pemda adalah juga aset negara, yang kita wajib juga untuk membelanya" katanya

Perjanjian kerja sama ini katanya, tidak terlepas dari kontrol komisi pemberantasan korupsi KPK RI dan telah ada group WhatsApp (WA) tersendiri untuk pengontrolannya.

"Alhamdulillah kerjasama ini dikontrol oleh KPK khususnya legasasi aset dan host to host BPHTB ini," katanya.

Penulis: Kamisrial | Editor: Ramadhani