Menkeu Akan Lelang SBN Rp 900,4 Triliun

Menteri Keuangan Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani (net)

KLIKPOSITIF - Kementerian Keuangan bakal melelang penerbitan surat berharga negara (SBN). Pemerintah menargetkan dalam waktu enam bulan ini bakal meraup dana hingga Rp 900,4 triliun dari penerbitan SBN tersebut.

Penerbitan SBN ini dilakukan ntuk menutupi kebutuhan anggaran dalam APBN 2020. Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kemenkeu Riko Amir mengatakan, target tersebut tidak semuanya akan bisa diserap oleh pasar. Untuk tetap bisa mengejar kebutuhan pembiayaan tersebut pemerintah akan menggunakan 5 skema yang telah dipilih yakni lelang di pasar domestik, penerbitan SBN ritel, private placemnet, penerbitan SBN valuta asing (valas), dan skema khusus ke BI.

baca juga: Pemerintah Sebut Akan Gunakan Teknologi Anyar untuk Perkuat Ketahanan Pangan

"Sampai akhir tahun ini sisa penerbitan SBN sebesar Rp 900,4 triliun itu tidak semuanya (bisa) diserap market," kata Riko dilansir dari Suara.com Jumat, 3 Juli 2020.

Dia memberikan gambaran, jika jadwal penerbitan atau lelang SBN Rp 900,4 triliun yang tersisa hanya 12 kali, maka setidaknya perlu penyerapan dana dari pasar dalam kisaran Rp 70-75 triliun per lelang. "Market kita tahun lalu (rata-rata) hanya menyerap Rp 20 triliun hingga Rp 30 triliun untuk setiap lelang mingguan. Sehingga, kami memperkenalkan SBN skema khusus yang dibeli Bank Indonesia," ujar dia.

baca juga: Korban Covid-19 Terus Bertambah Picu Turunnya Harga Minyak Dunia

Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) No 72/2020, dalam paparan postur APBN baru tersebut, pemerintah akan menjalankan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) guna merespon dampak pelemahan ekonomi akibat tekanan dari merebaknya pandemi virus corona atau Covid-19.

Dalam Perpres No 72/2020 outlook defisit Perubahan Anggaran Pendapan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 diperkirakan lebih tinggi dari Perpres 54/2020 (5,07 persen PDB pada Perpres 54/2020 diperkirakan menjadi 6,34 persen) karena pendapatan negara diproyeksikan lebih rendah Rp 60,9 triliun dampak perlambatan ekonomi dan pemberian insentif perpajakan dan belanja negara yang lebih tinggi Rp 125,3 triliun antara lain untuk menampung tambahan kebutuhan anggaran pemulihan ekonomi .

baca juga: Bangkitkan UMKM di Tengah Pandemi, Pertamina Gulirkan Program Kemitraan Pinky Movement

Editor: Ramadhani