Belum Ada Teguran Untuk Restoran dan Tempat Hiburan yang Tidak Memberlakukan Protokol COVID-19

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

PADANG , KLIKPOSITIF - Pola kehidupan normal baru di Kota Padang sudah berjalan selama tiga pekan. Hotel, restoran dan tempat hiburan sudah kembali dibuka.

Pemerintah Kota Padang hingga saat ini masih belum melakukan tindakan apa-apa terkait tidak diberlakukannya Peraturan Wali Kota Padang nomor 49 tahun 2020 terhadap pengusaha restoran yang tidak memberlakukan protokoler COVID-19.

baca juga: Pemko Padang Klaim Telah Putus Penyebaran COVID-19 di Klaster Pasar Raya Padang

"Sampai saat ini belum ada restoran , hotel ataupun tempat hiburan yang kami tindak," kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang , Arfian, Sabtu 4 Juli 2020.

Ia mengatakan,tidak adanya penindakan tersebut karena pihaknya yang belum sempat untuk melakukan pemantauan ke lapangan.

baca juga: Dalam Masa Pandemi, 10 Ribu Orang Akan Berkumpul Saat HUT Kota Padang

"Kami belum sempat untuk melakukan penindakan ke lapangan, karena kami masih sibuk untuk menertibkan Pantai Padang ," katanya.

Menurutnya, pihaknya baru akan melakukan pemantauan di restoran dan hotel pada pekan depan untuk memastikan apakah protokoler COVID-19 diberlakukan atau tidak.

baca juga: Bantu Atasi Krisis Darah, Dinas Perdagangan Adakan Kegiatan Donor Darah

"Rencananya pekan depan kami akan lakukan pemantauan sekaligus penindakan terhadap reatoran dan tempat hiburan serta hotel," lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Laboratorium Diagnostik dan Riset Penyakit Infeksi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas (UNAND), Andani Eka Putra menyesalkan masih banyaknya restoran yang tidak memberlakukan protokoler COVID-19 saat era normal baru di Kota Padang .

baca juga: PMI Padang Krisis Darah Selama Pandemi

"Masih banyak ditemukan restoran -restoran yang tidak memberlakukan protokoler COVID-19 di Kota Padang selama new normal ini. Sementara protokoler itu harus dilakukan untuk memutus mata rantai penularan," katanya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang berencana membentuk tim monitoring pada 17 Juni 2020 yang lalu dan masih belum berjalan sampai saat ini.

Menurutnya, tim monitoring yang akan dibentuk tersebut akan melakukan penindakan terhadap pemilik usaha yang tidak memberlakukan protokoler COVID-19.

Sebelumnya pada 17 Juni 2020 lalu, Kepala Dinas Pariwisata Kota Padang menyebut akan memberikan sanksi berupa teguran sebanyak lima kali dan sanksi denda jika masih terus melanggar.

Untuk Sanksi yang diberlakukan sesuai Perwako nomor 49 tahun 2020, denda ditentukan minimal Rp1,5 juta dan maksimal Rp2,5 juta.

Penulis: Halbert Caniago | Editor: Haswandi