Erick Thohir Sebut Ada 53 Kasus Dugaan Korupsi di BUMN, Reaksi KPK?

menteri Erick Thohir
menteri Erick Thohir (Net)

KLIKPOSITIF - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK ), Nawawi Pomolango meminta Menteri BUMN Erick Thohir dapat melaporkan kepada komisi antirasuah bila ada indikasi korupsi di kementeriannya.

Hal ini menanggapi ucapan menteri Erick Thohir yang menyampaikan dalam diskusi daring beberapa hari lalu menyebut bahwa sudah ada 53 kasus dugaan korupsi di BUMN .

baca juga: Tidak Hanya Jokowi, Ini Tokoh yang Namanya Diabadikan jadi Nama Jalan di Luar Negeri

"Sebaiknya pak Erick nggak cuap-cuap saja. Beliau kan tahu alamat kantor KPK , malahan tercatat sudah sampai dua kali berkunjung ke kantor KPK , dan kami juga sudah pernah courtesy call ke kantornya," ujar Nawawi, Senin (6/7/2020).

Nawawi mengaku malah menawarkan diri akan mendatangi kantor Erick Thohir, untuk mengambil data dugaan korupsi di BUMN .

baca juga: Setahun Pertama Periode Kedua, Arif Nurul: Ini Kelebihan dan Tantangan Pemerintahan Jokowi

"Jika perlu KPK yang akan datang menjemput data-data kasus korupsi yang dimiliki pak Erick. Saya jadi tertarik untuk meminta data itu dari beliau, mungkin luput dari pantauan dan monitoring KPK ," kata Nawawi.

Ia menyebut Erick Thohir sudah mengatakan beberapa kali adanya dugaan korupsi di kementerian. Hanya saja, tak pernah sekalipun melaporkan data-data dugaan korupsi kepada KPK .

baca juga: Teciduk di Jalanan, Mobil Ini Akan Dirilis di Indonesia?

"Ini bukan pertama kali pak Menteri BUMN ini mensinyalir adanya praktek-praktek korup, yang pertama, tudingan adanya mafia alat kesehatan," ungkap Nawawi.

Sebelumnya, Erick Thohir dalam catatannya dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi dugaan korupsi sebanyak 53 kasus di BUMN .

baca juga: Resmikan Jalan Presiden Joko Widodo di Abu Dhabi, Ini Alasan Pemerintah UAE

Menurut Erick, terjadinya korupsi itu. Lantaran tak ada pemetaan yang jelas soal tugas jelas dari masing-masing BUMN . Setiap direksi perusahaan plat merah itu mencampur adukan bisnis korporasi dengan tugas BUMN dalam pelayanan publik.

Sumber: Suara.com

Editor: Eko Fajri