DPRD Berencana Lakukan Hak Interpelasi Terkait Pembangunan RSUD Painan, Ini Kata Bupati Pessel

Gedung baru RSUD Painan
Gedung baru RSUD Painan (Istimewa)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel ), Sumatera Barat, Novermal Yuska, mengungkapkan gagasan hak interpelasi yang direncanakannya terkait terbengkalainya pembangunan gedung baru RSUD Painan terus bergulir.

Hingga kini, Novermal Yuska mengaku, telah melakukan komunikasi dengan sejumlah fraksi di DPRD. Bahkan, menurutnya, di antara fraksi sudah ada yang mempersiapkan bahan untuk membuat usulan ke Badan Musyawarah (Bamus) dewan.

baca juga: 24 Orang di Pessel Kontak dengan Pasien Kluster Bank Nagari Padang, Salah Satunya Guru

"Pada prinsipnya kami setuju, namun kami berharap Bupati Hendrajoni dapat berinisiatif menyampaikannya, tanpa harus melalui hak interpelasi," ungkapnya pada KLIKPOSITIF , 6 Juli 2020.

Ia menjelaskan, selambat-lambatnya Agustus 2020 bupati sudah harus menyampaikan hasil audit investigasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), jika tidak secara otomatis hak interpelasi bakal terlaksana.

baca juga: Dinilai Merusak, Galian C di Kampung Lubuk Buayo Pessel Dilaporkan Masyarakat

"Nanti kami di Fraksi PAN menunggu penguatan dalam paripurna, tapi dari informasi yang saya terima dari beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD), bupati tengah menyiapkan laporan hasil audit BPKP," terangnya.

Secara terpisah, Ketua Fraksi PDIP, Daskom, menegaskan, partainya sangat setuju dengan hak interpelasi. Sebab itu, merupakan hak legislatif.

baca juga: Meski Tatap Muka Ditiadakan, Para Guru di Pessel Tetap Masuk Sekolah

"Kami ikut dalam hal ini. Ini kan hak dewan. Pokoknya sebagai wakil rakyat tentunya kami siap," tegasnya.

Diketahui sebelumnya, Ketua Fraksi PAN DPRD Pessel , Novermal Yuska menggagas hak interpelasi pembangunan gedung baru RSUD M. Zein Painan. Sebab, hingga kini tidak ada kejelasannya. Padahal, hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Sumbar telah keluar.

baca juga: Gempa di Pessel, Dirasakan di Sejumlah Daerah di Sumbar

"Ini sudah kami bicarakan di internal fraksi. Pembangunan tidak boleh berhenti atau dihentikan. Dia harus tetap berjalan. Jadi, dalam waktu dekat ini kami gelar hak interpelasi," ungkapnya.

Menurutnya, bupati harus memberikan kejelasan, apakah pembangunan gedung baru Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) itu dilanjutkan atau tidak. Apalagi, pembangunannya dipayungi Peraturan Daerah (Perda) nomor 3 tahun 2014 tentang Pinjaman Pemerintah Daerah pada Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Selain itu, lanjutnya, pembangunan gedung baru itu merupakan program strategis bupati sebelumnya yang sekarang menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumber. Lebih dari itu, sektor kesehatan adalah salah satu urusan wajib yang tidak bisa diabaikan.

"Sebenarnya saya sudah lama ingin mempertanyakannya, tapi karena bupati beralasan masih menunggu hasil audit, makanya selama ini saya masih menahan diri," ujarnya.

Terpisah, Bupati Hendrajoni menyatakan siap menghadapi hak interpelasi. Dirinya mengaku tidak pernah menghentikan pembangunan gedung baru itu secara sepihak, namun hanya menunda pembayaran pokok dan bunga pinjaman pada PIP.

Menurutnya, penundaan pembayaran dikarenakan ada sesuatu yang salah dalam pengambilan kebijakan terhadap pinjaman. Apalagi ketika itu, masa jabatan bupati sebelumnya hampir habis, sehingga tidak diperbolehkan melakukan pinjaman.

"Nanti akan saya beberkan semuanya. Saya tidak ingin ini menjadi polemik yang berkepanjangan," sebutnya usai Rapat Paripurna Istimewa DPRD Kabupaten Pesisir Selatan dengan agenda Penyampaian Rekomendasi DPRD Terhadap LKPJ Bupati Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Haswandi