FMM Sumbar Tolak RUU Haluan Ideologi Pancasila

FMM Sumbar sampaikan aspirasi terkait RUU HIP
FMM Sumbar sampaikan aspirasi terkait RUU HIP (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF - Puluhan masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Minang (FMM) Sumatera Barat (Sumbar), mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, terkait Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Kedatangan mereka terkait penolakan RUU tersebut, Senin, 6 Juli 2020.

Koordinator aksi FMM Sumbar, Jel Fathullah mengatakan tujuan aksi mereka menolak RUU HIP. "Kenapa? Karena jelas pasal-pasal KUHAP yang di ajukan itu nampak indikasi komunis sangat kuat. Kemudian hal ini pun menjatuhkan level dasar negara kepada undang-undang. Dalam kajian tata negara dan kajian hukum juga tak benar sama sekali. poin-poin itu kita tolak. Isu-isu ini jangan coba diangkat lagi dan dalam tuntutan tadi juga kita tegaskan, bahkan siapapun yang terindikasi terlibat dalam proses itu, akan diminta dilakukan tindakan hukum, bahkan kita meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) melakukan sidang istimewa, jika seandainya nampak ada bukti Bapak Jokowi sebagai presiden memberikan peluang kepada gerakan-gerakan ini dan ada indikasi memberi peluang gerakan komunis minta di makzulkan, melalui proses hukum sidang MPR atau impechment oleh MPR. Itu usulan kita sebagai anak bangsa," katanya.

baca juga: DPRD Sumbar Tetapkan Pandangan DPRD Terkait Penjelasan Gubernur Terhadap Hak Interpelasi

Sementara itu, Ketua DPRD Sumbar, Supardi yang menerima aspirasi FMM mengatakan bahwa FMM menyampaikan aspirasinya.

"Kita mengapresiasi FMM bagian dari masyarakat Minangkabau yang terdiri dari ormas-ormas yang ada di Sumbar, yang mewakili beberapa buah dan kabupaten. Konten yang mereka sampaikan kita maklumin dan itu semua kewenangan pusat, dan satupun tak ada kewenangan kita. Makanya tadi melalui Pak Sekretaris Dewan (Sekwan), sudah kita antarkan aspirasi yang mereka sampaikan ke DPRD, ke pemerintah pusat, dalam hal ini MPR-RI. Bagaimana tindak lanjutnya ini tentu tergantung pusat, artinya kita cuma hanya sekedar untuk menyalurkan aspirasi masyarakat Sumbar melalui pemerintah pusat," tuturnya.

baca juga: Beredar Info Anggota DPRD Sumbar Positif COVID-19, Supardi: Alhamdulillah Masih Sehat

Supardi juga mengatakan bahwa ini merupakan isu nasional. "Ini kan merupakan isu nasional, seluruh daerah kota/kabupaten, bahkan provinsi juga mneyalurkan aspirasi yang sama. Kita juga percaya pemerintah pusat, memiliki pertimbangan-pertimbangan yang bijak dalam masalah ini dan kita percayakan kepada pemerintah pusat bagaimaa solusinya," tuturnya. (*)

Editor: Fitria Marlina