DPRD Padang Berikan Waktu Dua Hari bagi Pemko Selesaikan Polemik PPDB

Puluhan walimurid mengadu ke DPRD Padang terkait PPDB
Puluhan walimurid mengadu ke DPRD Padang terkait PPDB (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, memberi tenggang waktu dua hari kepada pemerintah kota, untuk menyelesaikan polemik Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ).

Wakil Ketua DPRD Kota Padang, Ilham Maulana mengatakan, pihaknya di dewan telah memberikan dua rekomendasi kepada pemerintah kota melalui dinas pendidikan dalam mengatasi polemik itu.

baca juga: Pemko Padang Sebut Ada Perubahan PAD 2020 dari Rencana Awal

"Pertama DPRD meminta kepada pemerintah kota melalui dinas pendidikan agar menambah kuota. Hal ini karena masih banyak anak yang nilainya bagus, tapi masih terkendala usia. Ada yang memiliki nilai 83, 85, dan sebagainya tapi tak bisa diterima, misal dalam satu kelas yang terdiri dari 25 siswa masih bisa ditambah 30 siswa. Kedua diakomodir oleh dinas pendidikan dengan memanfaatkan sekolah fillial," katanya saat dihubungi di Padang, Rabu, 8 Juli 2020.

Pihaknya berharap rekomendasi itu dikoordinasikan oleh dinas pendidikan dengan pemerintah kota agar terlaksana. "Dan semua rekomendasi itu dikoordinasikan dengan walikota. Kita beri waktu sehari atau dua hari sehingga tahun di tahun ajaran baru anak-anak bisa sekolah," jelasnya.

baca juga: Wawako Padang Akui PAD Sektor Wisata Berkurang 25 Persen Sejak Awal Pandemi COVID-19

Selain itu, untuk waktu kedepan DPRD juga meminta pemerintah kota menambah bangunan sekolah baru. "Solusi kedepan sesuai yang disampaikan kepala dinas kita masih kekurangan sekitar 550 ruang kelas. DPRD menyampaikan, jika pemerintah kota masih ada lahan untuk daerah-daerah yang padat penduduknya, tapi sekolahnya kurang, kita minta kepada pemerintah kota menyelesaikan persoalan tanahnya, kalau dapat dalam periode ini (lima tahun) ini selesai, sehingga persoalan anak masuk sekolah tiap tahun tidak ini saja persoalannya, sehingga DPRD juga bisa menekan walikota dan wakil walikota serta Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar mengutamakan hal ini," jelasnya.

Sebelumnya, puluhan walimurid mendatangi DPRD Kota Padang mengadukan soal PPDB yang dinilai tidak wajar. Hal ini karena anak mereka tidak diterima di sekolah yang mendaftar pada zona zonasi karena faktor usia. (*)

baca juga: Gerindra Sebut Tiga Fraksi di DPRD Padang Setuju Lakukan Interpelasi ke Walikota

Editor: Fitria Marlina