Laporan Kisruh PPDB Sumbar ke Ombudsman Terkait Zonasi, Usia Anak, dan Pelayanan

Kepala Ombudsman Sumatera Barat (Sumbar) Yefri Heriani
Kepala Ombudsman Sumatera Barat (Sumbar) Yefri Heriani (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) SMP dan SMA terus bergulir, hal tersebut terbukti dengan banyaknya orangtua wali murid yang datang dan melaporkan terkait PPDB online ke kantor Ombudsman Sumbar.

"Ya memang banyak yang datang, para orangtua murid berombongan. Ada yang sekedar memberikan informasi, ada yang melapor namun tidak berkonsultasi," kata Kepala Ombudsman Sumatera Barat (Sumbar) Yefri Heriani, Rabu (8/7)

baca juga: Merasa Dapat Perlakuan Diskriminatif, Orang Tua Siswa Asal Pessel Lapor Ombudsman

Meskipun banyak yang datang ke Ombudsman , namun dari sekian banyak hanya satu atau dua orangtua wali murid yang melapor mewakili wali murid lainnya. Dari catatan Ombudsman , hingga berita ini diturunkan terdapat sebanyak enam laporan wali murid yang memenuhi syarat.

"Kalau yang datang banyak, tapi yang melapor sesuai syarat ada enam. Rata-rata kasusnya hampir sama, ada yang terkait zonasi, usia anak, hingga tidak mendapatkan pelayanan," ulas aktivis perempuan itu.

baca juga: Puluhan Guru Swasta Datangi DPRD Padang Terkait PPDB

Sesuai ketentuan Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB , salah satu jalur yang diterima adalah zonasi, dimana kelulusan ditentukan oleh jarak rumah dengan sekolah, bukan nilai UN. Namun menurut sejumlah Wali Murid hal tersebut tidak berlaku, karena mereka yang berada di zonasi bahkan tidak lulus.

"Hal itu dianggap sangat merugikan anak-anak mereka. Karena waktu pendaftaran anak-anak juga sangat terbatas, kami secepat mungkin memproses semua laporan yang ada," tuturnya.

baca juga: Gagal Login Saat Daftar Ulang, 25 Calon Siswa dalam Zonasi di Pessel Terancam Tidak Sekolah

Dari sekian banyak yang datang ke Ombudsman , mayoritas yang dilaporkan adalah persoalan siswa SMP dan kebanyakan dari Kota Padang. Namun ada laporan dan pengaduan hanya melalui telepon selulernya, seperti dari Padang Panjang.

"Kita yakin daerah lain juga mengalami persoalan yang hampir sama. Namun saat ini yang banyak itu dari Padang. Puncaknya mungkin besok Kamis 9 Juli," tukasnya. (*)

baca juga: BMPS Adukan Persoalan PPDB ke DPRD Sumbar

Editor: Joni Abdul Kasir