Diduga Palsukan SK Pengurus Partai Gerindra, Ketua DPRD Pasbar Dipolisikan

Kader DPC Partai Gerindra Pasaman Barat, Syamsul Bahar saat membuat laporan di Polres Pasaman Barat
Kader DPC Partai Gerindra Pasaman Barat, Syamsul Bahar saat membuat laporan di Polres Pasaman Barat (Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Kader DPC Partai Gerindra Pasaman Barat ( Pasbar ), Syamsul Bahar melaporkan Plt Ketua DPC Partai Gerindra Pahrizal Hafni ke polisi. Laporan itu terkait dugaan pemalsuan surat keterangan pengurus.

Laporan itu terkait dugaan pemalsuan Surat Keterangan (SK) Pengurus DPC Partai Gerindra Pasaman Barat tahun 2017 yang digunakan untuk pencairan dana bantuan hibah Partai Politik pada 2020.

baca juga: Hasil Tracing Pasien Positif Corona di Pasbar, 58 Warga Sungai Aur Test Swab

"Saya belum pernah mengundurkan diri sebagai bendahara DPC Partai Gerindra Pasaman Barat . Kenapa nama saya sudah ditukar dalam SK kepengurusan tahun 2017," sebut Syamsul Bahar, Kamis (9/7/2020).

Ia mengatakan pada 2017 itu dirinya masih menjabat sebagai bendahara DPC Partai Gerindra Pasaman Barat . Apalagi SK kepengurusan baru dirinya belum melihat.

baca juga: Perpustakaan Nagari Sasak Masuk Nominasi Lomba Tingkat Nasional

"Aneh, nama saya sudah hilang dari SK pengurus 2017. Bahkan dana hibah sekitar Rp180 juta, makanya saya tempuh jalur hukum," sebutnya.

Menurutnya SK kepengurusan DPC Gerindra 2017 dengan nomor 09-0253/Kpts/DPP- GERINDRA /2017diketui oleh almarhum Syahiran dengan Sekretaris Erianto dan Bendahara Syamsul Bahar.

baca juga: Audy Joinady Hadiri Tradisi Buka Ikan Larangan di Lubuk Godang Pasaman Barat

Ketika ia hendak menanyakan pencairan dana hibah partai politik ke kantor Kesbangpol Pasaman Barat ternyata namanya sudah tidak ada lagi dalam SK kepengurusan tahun 2017 yang diperoleh dari Kantor Kesbangpol Pasaman Barat .

Menurutnya dari data administrasi yang ada di Kesbangpol SK pengurus DPC Gerindra kepengurusan sudah bertukar dan namanya hilang sebagai bendahara dengan nomor yang sama 09-0253/Kpts/DPP- GERINDRA /2017.

baca juga: Pasien Positif Corona Bertambah Dua Kasus di Pasaman Barat

Padahal dari SK pengurus yang ada bahkan dibuktikan dengan hasil laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumbar tahun 2019 bendaharanya masih Syamsul Bahar.

"Diduga ada pemalsuan SK pengurus tahun 2017 untuk mencairkan dana hibah bantuan partai politik tahun 2020 ini," katanya.

Berdasarkan itulah maka dirinya melaporkan Plt Ketua DPC Gerindra yang juga merupakan Ketua DPRD dengan nomor laporan Nomor: STTLP/275/VII/2020-SPKT-RES PASBAR tanggal 8 Juli 2020.

Sementara Ketua DPRD Pasaman Barat Pahrizal Hafni mengatakan dirinya menghormati proses hukum terkait laporan polisi terhadapnya.

"Terkait tuduhan pemalsuan SK pengurus tahun 2017 saya tidak mengetahui. Apalagi SK sebagai Plt ketua sudah keluar 2019," katanya.

Menurutnya terkait tuduhan pemalsuan SK itu, ia menghormati proses hukum nantinya.

"Silahkan buktikan apa SK itu palsu. Lagian pada 2019 lalu dana hibah bantuan parpol dicairkan Plt Pahrizal Hafni dengan Sekretaris Erianto dan Bendahara Syamsul Bahar," jelasnya.

Ia menerangkan terkait SK pengurus 2017, ia tidak mengetahuinya karena SK aslinya tentu sama pengurus yang lama.

Terkait surat pernyataan keabsahan dokumen untuk pencairan dana 2020 yang ditandatangani pada 27 April 2020 itu dalam rangka mempercepat proses administrasi, meskipun surat tugas baru dari Dewan Pimpinan Daerah Partai Gerindra Provinsi Sumbar keluar pada 13 Mei 2020.

"Intinya surat tugas sudah bisa digunakan untuk pencairan dana hibah. Terkait dugaan pemalsuan SK pengurus 2017 saya tidak mengetahuinya," tegasnya.

Ia menambahkan terkait persoalan SK pengurus, ia meyerahkan sepenuhnya kepada DPD Provinsi Sumbar. "Kita hormati proses hukum. Saya merasa tidak ada memalsukan dokumen," imbuhnya.

Sementara Kepala Polres Pasaman Barat AKBP Sugeng Hariyadi melalui Kepala Sub Bagian Humas AKP Defrizal membenarkan adanya laporan terhadap Ketua DPRD Pahrizal Hafni ke Polres Pasaman Barat .

"Laporan itu telah kami terima dan akan melakukan penyelidikan terhadap laporan itu," katanya.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Rezka Delpiera