Ombudsman Temukan Indikasi Pemalsuan SK Domisili, Disdik: Terbukti Kelulusan Dibatalkan

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani
Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Ombudsman menemui indikasi pemalsuannya Surat Keterangan Domisi (SKD) yang diterbitkan oleh Camat Padang Panjang Timur. .

Penemuan itu menindaklanjuti laporan masuk mengenai adanya indikasinya pemberikan keterangan alamat atau domisili palsu.

baca juga: Ombudsman Sumbar Pertanyakan Siapa yang Akan Lindungi Pelapor Pelanggar Perda?

Kepala Ombudsman Perwakilan Sumbar, Yefri Heriani mengatakan, masyarakat merasa ada pergerakan yang aneh, dari komposisi pengumuman sementara atau uji publik yang terdapat website PPDB Sumbar khususnya untuk SMA 1 Padang Panjang.

"Mereka yang tadinya lolos, tiba-tiba gagal lolos, atau terlempar dari zona terdekat. Penyebabnya ada sekitar 20 lebih SKD yang masuk. Dan SKD itu, secara zona dekat ke SMA 1 Padang Panjang," jelasnya, Jumat, 10 Juli 2020.

baca juga: Ombudsman Usulkan Reward Untuk Masyarakat yang Taat Protokol Kesehatan

Dilanjutkannya, dari keterangan pelapor kepada Ombudsman , mereka yang terindikasi curang mengganti alamat domisili sehingga menjadi lebih dekat dengan sekolah.

"Kemarin, indikasi tersebut telah diteruskan ke Disdikprov Sumatera Bara. Dan hari ini, kami dapat penjelasan dari Ketua PPDB Pak Suryanto, mereka yang terindikasi pemberikan keterangan atau SKD palsu tersebut kelulusannya telah dibatalkan," ujarnya.

baca juga: Amankan Massa Aksi, Ombudsman Nilai Polisi Krasak-krusuk

Tidak hanya di Padang Panjang, sebagian masyarakat juga melaporkan indikasi yang sama terjadi di Kota Padang. Di SMA 1 Padang misalnya, setelah dilakukan verifikasi kelapangan dan ditanya ke tetangga, namun tentangga tak mengenal sang anak. Hal yang sama, juga terjadi pada SMA 10 dan SMA 3.

"Masyarakat mengeluh, karena tiba-tiba banyak yang menggunakan SKD. Anehnya, SKD dengan jumlah mencapai puluhan itu, hanya terjadi di beberapa sekolah, yang dulu disebut unggul atau favorit," terangnya.

baca juga: Kasus COVID-19 Terus Naik, Ombudsman Nilai Pemerintah Lebih Prioritaskan Ekonomi

Selain itu, ada rumah yang telah disewakan, namun masih dijadikan tempt tinggal dalam SKD oleh yang punya rumah.

"SKD juga digunakan oleh anak pejabat, tapi semua indikasi sedang diperiksa. Semua data dan indikasi pemalsuan tersebut, telah diserahkan ke sekolah/Disdikprov untuk diverifikasi," terangnya.

Sementara itu Ketua PPDB SMA SMK dan SLB Sumbar Suryanto menegaskan, pihaknya komit untuk membatalkan agar seleksi PPDB ini dapat dilaksanakan dengan jujur. Bahkan, Camat Padang Panjang Timur telah datang ke Disdikprov untuk menjelaskan masalah tersebut.

Dijelaskannya, jika terbukti, sesuai dengan Pasal 39, Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB juncto Pasal 60 Nomor 40 Tahun 2020 tentang Tata Cara dan Persyaratan PPDB Pada SMAN, SMKN dan SLBN dan Sekolah Berasrama Negeri.

"Maka, terhadap pelanggaran tersebut, diberikan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Disdikprov sendiri telah berkomitmen, akan membatalkan kelulusan siswa, walaunpun telah dinyatakan lolos," ujarnya saat dihubungi KLIKPOSITIF . (*)

Editor: Joni Abdul Kasir