Soal Anggaran COVID-19 di Pessel, DPRD Minta Pengawasan Penegak Hukum

ilustrasi
ilustrasi (net)

PESSEL , KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel ), Sumatera Barat meminta penegak hukum turut mengawal realisasi anggaran COVID-19 di daerah itu. Ketua DPRD Pessel , Ermizen, mengungkapkan, pengawasan anggaran COVID penting guna mengantisipasi terjadinya penyalahgunaan anggaran. Sebab, hinggi kini dewan masih menemukan sejumlah keluhan dari masyarakat.

"Itu saya dengar langsung yang di Rusunawa. Mereka mengaku belum menerima BLT sama sekali. Seharusnya mereka dapat," ungkapnya pada wartawan.

baca juga: DPRD Pessel Sebut Penghentian Gedung Baru RSUD Painan Tidak Bisa Sepihak

Selain, masih ada yang belum menerima, pencairan BLT dari APBD Kabupaten juga terkesan lamban. Seharusnya realisasi telah mencapai tahap III pada akhir Juni 2020, namun kenyatannya hingga kini pencairan masih tahap II.

Padahal, pemerintah daerah mengaku telah menyiapkan anggarannya. "Nah, ini juga termasuk salah satu yang kami pertanyakan tadi. Kenapa bisa lambat. Jangan sampai macam-macam dengan dana covid," tegasnya.

baca juga: Kasus COVID-19 di Agam Bertambah 2 Pasien

Senada, Ketua Fraksi PKS, Febi Rifli, juga menekankan perlunya pengawasan dari aparat penegak hukum. Apalagi, ia melihat, pemerintah daerah kurang transparan soal penggunaan anggaran percepatan penanganan Covid-19.

Bahkan, kurangnya transparansi itu sudah terlihat sejak proses refocusing (penyesuaian) anggaran. Ketika ditanyai dewan, pemerintah daerah tidak bisa menjelaskan secara detail realisasi dan sumber-sumber anggaran digunakan Covid.

baca juga: Seorang Pasien Positif COVID-19 Meninggal di RSAM

"Penjelasannya ngambang. Karena itu, kami berharap aparatur penegak hukum dapat memainkan perannya di sini, karena anggaran Covid adalah keuangan negara yang juga perlu dikawal," ujarnya.

Menurutnya, masing-masing OPD yang menyerap anggaran Covid harus bisa memberikan penjelasan lebih detail terkait besaran serta realisasi anggaran yang mereka terima. Sebab, anggaran tersebar di masing-masing OPD, bukan terfokus di Gugus Tugas.

baca juga: Ini 75 Paslon PDIP di Pilkada 2020, Sutan Riska Salah Satunya

Sementara, Kepala DPKAD, Suhandri, mengaku hingga kini realisasi anggaran COVID di Pessel sudah mencapai Rp26 miliar. Berdasarkan data yang diterima dari DPKAD, total anggaran COVID di Pessel tercatat sebanyak Rp47 miliar. Dari jumlah itu, Rp28 miliar untuk BLT . Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp1,08 miliar.

Dinas Pol PP, Rp959 juta, Dinad Komunikasi dan Informasi Rp286,6 juta. Dinas Pangan Rp1,5 miliar, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) M. Zein Painan, Rp4,6 miliar dan Dinas Kesehatan Rp7 miliar.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Ramadhani