DPRD Sumbar Nilai Zonasi di PPDB Adalah Kekeliruan

Walimurid saat mendatangi  DPRD Sumbar Jumat, 10 Juli 2020
Walimurid saat mendatangi DPRD Sumbar Jumat, 10 Juli 2020 (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat nilai Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan zonasi adalah kekeliruan.

Anggota DPRD Sumbar, Maigus Nasir mengatakan pihaknya perihatin dengan kekacauan PPDB yang terjadi di Sumbar. "Ini keprihatinan mendalam akibat korban aturan regulasi, yang tidak memperhatikan kondisi daerah dan kearifan lokal, sehingga penerimaan murid baru ini disamakan atau digeneralka. Ini sebuah kekeliruan besar," jelasnya.

baca juga: Harapan DPRD Sumbar Terhadap Direksi Baru Bank Nagari

Ia mengatakan mengapa ini disebut kekeliruan besar, karena ada daerah yang tidak ada sekolah, ada daerah yang menumpuk sekolahnya, kedua jarak dari sekolah ke pemukiman warga juga tidak merata. "Maka sistem zonasi belum tepat dilakukan karena penetapan dan pemetaan sekolah tidak bisa disamakan, maka PPDB 2020 adalah melahirkan korban bagi masyarakat, sehingga ada ketidakadilan dan ketidakpemerataan di masyarakat," terangnya.

Kemudian hal lain yang dinilai Maigus yakni masalah transparaasi. "Masalah ini yang dituntut masyarakat. Ini seharusnya diawali dengan dengan sosialisasi. Sosialisasi ini dalam pelaksanaan PPDB tahun ini sangat minim, sementara mereka harus diadapkan pada sebuah aturan, sebuah sistem IT. Karena masyarakat tidak seluruhnya menguasai teknologi, seperti bagaimana mengukur titik korodinat, koma, dan ini berdampak dan beresiko sekali, akibatnya timbullah persoalan -persoalan zonasi itu akibat tidak ada sosialisasi dan proses edukasi serta hal lainnya," katanya.

baca juga: DPRD Sumbar Laksanakan Swab untuk Anggota Dewan dan Staf

Sebelumnya, puluhan walimurid dari perwakilan walimurid Sumatera Barat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mengadukan persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Senin siang, 13 Juli 2020.

Kedatangan walimurid diterima oleh Pimpinan DPRD Sumbar, Ketua dan anggota komisi V, perwakilan ombudsman Sumbar, dan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar. Kedatangan itu dalam rangka audiensi dan berharap ada solusi dalam PPDB yang dinilai sangat merugikan siswa. (*)

baca juga: DPRD Sumbar Ikuti Rapat Paripurna Istimewa Dengarkan Pidato Presiden RI

Editor: Fitria Marlina