DPRD Sumbar: Terima Siswa Berdasarkan KK, Jangan Surat Domisili

Aksi puluhan walimurid di DPRD Sumbar beberapa waktu lalu terkait PPDB
Aksi puluhan walimurid di DPRD Sumbar beberapa waktu lalu terkait PPDB (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Anggota Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mengatakan penggunaan surat keterangan berdomisili, dalam sistem zonasi sekolah adalah hal yang rumit.

"Mengenai penggunaan surat keterangan domisli, saya menyarankan kepada dinas pendidikan, yang diterima dulu adalah berdasarkan Kartu Keluarganya (KK), harus dudukan itu dulu. Jangan dicampur dulu, pisahkan berdasarkan KK nya, kemudian kita verifikasi yang memakai surat keterangan domisili," kata Maigus Nasir.

baca juga: Harapan DPRD Sumbar Terhadap Direksi Baru Bank Nagari

Ia mengatakan, pihaknya banyak mendengar dan melihat ada indikasi penyalahgunaan kewenangan dan kedekatan. "Sehingga muncul surat keterangan domisili yang membuat resah di tengah-tengah masyarakat, karena masyarakat tahu kalau tetangganya itu lebih jauh tinggal dari dia, sekarang anaknya yang dekat tidak diterima, dan yang jauh diterima, makanya saya katakan, menyarankan agar yang terkait dengan surat keterangan domisili dipending dulu, makanya kita verifikasi sehingga ada kejelasan dan kebenarannya," tuturnya.

"Jika ada yang melakukan penyalahgunaan, menerbitkan surat keterangan itu harus ditindak, karena ini sangat meresahkan dan sangat merugikan masyarakat yang menuntut keadilan dan menegakkan kebenaran. Mereka anaknya tak dapat tak masalah bagi dia, sepanjang aturan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh paeraturan menteri pendidikan dan peraturan perundang-undangan lainnya," jelasnya.

baca juga: DPRD Sumbar Laksanakan Swab untuk Anggota Dewan dan Staf

Sebelumnya, puluhan walimurid dari perwakilan walimurid Sumatera Barat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mengadukan persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ), Senin siang, 13 Juli 2020.

Kedatangan walimurid diterima oleh Pimpinan DPRD Sumbar, Ketua dan anggota komisi V, perwakilan ombudsman Sumbar, dan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar. Kedatangan itu dalam rangka audiensi dan berharap ada solusi dalam PPDB yang dinilai sangat merugikan siswa. (*)

baca juga: DPRD Sumbar Ikuti Rapat Paripurna Istimewa Dengarkan Pidato Presiden RI

Editor: Fitria Marlina