Dua Kesepakatan DPRD dan Dinas Pendidikan Sumbar Atasi Kisruh PPDB

Audiensi DPRD Sumbar dengan dinas pendidikan
Audiensi DPRD Sumbar dengan dinas pendidikan (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat bersama dinas pendidikan, menghasilkan dua kesepakatan terkait kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) di Sumatera Barat.

Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Sitti Izzati Azis mengatakan dua kesepakatan itu yakni verifikasi surat keterangan domisili dan menambah kuota daya tampung sekolah.

baca juga: Harapan DPRD Sumbar Terhadap Direksi Baru Bank Nagari

"Ada dua kesepakatan yang dihasilkan dalam rapat tertutup tersebut. Pertama soal surat keterangan yang bermasalah. Surat keterangan tersebut ada indikasi dan informasi yang istilahnya data tidak benar. Sehingga kita mendorong dinas pendidikan kembali melakukan verifikasi ulang, yang ada indikasi bermasalah, untuk menjawab pernyataan masyarakat yang menyatakan ada indikasi," katanya saat dihubungi di Padang, Selasa, 14 Juli 2020.

Ia mengatakan pihaknya merekomendasikan hal itu kepada dinas pendidikan. "Hal-hal seperti itu direkomendasikan kepada dinas. Kalau ditemukan bahwa siswa tersebut memperoleh kursi yang dibukan haknya, maka diharapkan mengundurkan diri atau dikeluarkan dari sekolah," jelasnya.

baca juga: DPRD Sumbar Laksanakan Swab untuk Anggota Dewan dan Staf

Menurutnya ini masalah nilai-nilai yang harus ditanamkan kepada anak didik sejak dini. "Ini nilai karakter bahwa segala sesuatunya harus dilakukan dengan benar dan jujur, jika itu menjadi haknya si anak. Jadi rekomendasi ini bukan semata-mata menyelesaikan masalah yang ada, namun juga menanamkan nilai-nilai dalam pendidikan," tuturnya.

Kesepakatan kedua yang sedang dinas pendidikan saat ini yakni meminta kebijakan pusat untuk menambah daya tampung, karena penambahan ruang kelas belajar jelas-jelas tidak bisa.

baca juga: DPRD Sumbar Ikuti Rapat Paripurna Istimewa Dengarkan Pidato Presiden RI

"Tetapi untuk menjawab persoalan-persoalan, akhirnya didorong meminta kebijakan pusat. Kemungkinan akan ada penambahan empat orang disetiap kelas, misalnya di satu sekolah ada sepuluh kelas, maka akan ada penambahan 40 anak. Kemarin kesepakatan menerima anak-anak yang berprestasi yang tidak diterima pada pendaftaran sebelumnya. Kalau dalam penerimaan anak berperestasi itu ada anak yang tinggal dalam kawasan zona zonk (kawasan yang tak ada sekolah di kawasan pemukimannya), maka anak yang ada di kawasan itu yang diutamakan terlebih dahulu. Kemungkinan besar besok pembukaannya," terangnya.

Ia menuturkan kemungkinan besok anak dan orang tua bisa datang ke sekolah yang bersangkutan untuk mendaftar. "Misal dalam pendaftaran sebelumnya dia masuk dalam cadangan 10, karena ada penambahan kuota 40, otomatis sesuai nomor urut dia masuk dalam sekolah itu. Nah jika tidak diterima, maka ini yang jadi tanda tanya bagi kita. Jadi sekolah tidak boleh menerima yang baru, nanti timbul lagi masalah," terangya.

baca juga: DPRD Sumbar Minta Direksi PT Grafika Jaya Sumbar Tak Intimidasi Karyawan

Sitti Izzati juga meminta masyarakat juga mengawal hal ini agar tak menimbulkan lagi masalah. Ia berharap dengan ada penambahan 40 siswa di sekolah bisa memberikan solusi kepada siswa dan walimurid. Dalam pembahasan kesepakatan itu, juga hadir perwakilan dari Ombudsman Sumbar.

Sebelumnya, puluhan walimurid dari perwakilan walimurid Sumatera Barat mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mengadukan persoalan Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ), Senin siang, 13 Juli 2020.

Kedatangan walimurid diterima oleh Pimpinan DPRD Sumbar, Ketua dan anggota komisi V, perwakilan ombudsman Sumbar, dan Kepala Dinas Pendidikan Sumbar. Kedatangan itu dalam rangka audiensi dan berharap ada solusi dalam PPDB yang dinilai sangat merugikan siswa. (*)

Editor: Fitria Marlina