BMPS Adukan Persoalan PPDB ke DPRD Sumbar

Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Sumatera Barat mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat
Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Sumatera Barat mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Sumatera Barat mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat terkait Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ), Kamis, 16 Juli 2020. Aduan mereka diterima oleh Komisi V DPRD Sumbar.

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Provinsi Sumatera Barat , Irwandi Yusuf mengatakan maksud kedatangan mereka untuk menyampaikan persoalan PPDB . " PPDB ini begitu meresahkan masyarakat, dimana dinas pendidikan mengeluarkan surat edaran soal pelaksanaan optimalisasi daya tampung jalur non zonasi sekolah menengah atas negeri, tahun pelajaran 2020-2021. Dalam surat itu, sekolah menerima kembali siswa didik baru dengan jalur non zonasi, sedangkan saat ini, pemerintah daerah masih menunggu surat balasan dari kementerian pendidikan, terkait usulan optimalisasi daya tampung," katanya usai hearing.

baca juga: Harapan DPRD Sumbar Terhadap Direksi Baru Bank Nagari

"Ini kan baru surat usulan yang dilakukan oleh gubernur. Gubernur sudah mengusulkan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, sementara itu dinas sudah mengesekusi dengan penerimaan siswa di 42 sekolah. Ini melanggar. Sesuatu yang belum pasti sudah dilakukan. Maka kami datang menyampaikan pelanggran ini,"jelasnya.

Ia mengatakan bahwa pihaknya juga akan melanjutkan hal ini ke ombudsman. "Kami juga akan menyampaikan hal ini ke ombudsman," jelasnya.

baca juga: DPRD Sumbar Laksanakan Swab untuk Anggota Dewan dan Staf

Selain menyampaikan permasalahan PPDB , pihaknya juga meminta dan membicarakan komprehensif pendidikan di Sumbar dan memfasilitasi pihaknya untuk bertemu dengan dinas pendidikan Sumbar," tuturnya.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPRD Sumbar, Sitti Izzati Azis mengatakan penerimaan siswa baru yang dilakukan di 42 sekolah di Sumbar dinilai melanggar kesepakatan yang telah ditetapkan antara dinas pendidikan dan DPRD.

baca juga: DPRD Sumbar Ikuti Rapat Paripurna Istimewa Dengarkan Pidato Presiden RI

"Sebelumnya kita menyepakati dengan dinas pendidikan, bahwa sekolah menerima siswa yang telah mendaftar sebelumnya (cadangan), namun hari ini justru membuka pendaftaran baru bagi siswa," tuturnya. (*)

Editor: Fitria Marlina