Pemprov Sumbar Ciptakan Berbagai Stimulus Guna Bangkitkan Kembali Ekonomi Daerah

Gubernur dan Wagub Sumbar tengah membahas mengenai pembangunan ekonomi sumbar saat New Normal
Gubernur dan Wagub Sumbar tengah membahas mengenai pembangunan ekonomi sumbar saat New Normal (Ist)

KLIKPOSITIF - Pemerintah Provinsi ( Pemprov ) Sumatera Barat (Sumbar) terus berupaya dalam menetapkan kebijakan guna menata kegiatan Perekonomian dan Sosial yang mendukung New Normal Life.

Hal pertama berupa peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait aturan dan mekanisme new normal life. Kedua, peningkatan pemanfaatan teknologi informasi/infrastruktur digital dalam menunjang aktivitas ekonomi dan sosial. Ketiga, pemberian bantuan tunai kepada masyarakat untuk mendukung kesiapan masyarakat menghadapi era new normal .

baca juga: Hingga September Inflasi 1,32 Persen, BPS: Inflasi Inti Terendah Sejak 2004

Selanjutnya, keempat berupa dukungan penerapan aturan new normal bagi pelaku usaha di sektor industri pariwisata, transportasi dan sektor strategis lainnya melalui bantuan penyediaan sarana prasarana pendukung aturan new normal .
Kelima, melanjutkan kebijakan pengaturan akses keluar masuk Provinsi Sumbar dalam upaya meminimalisir peningkatan kasus COVID-19 dan memutus rantai penyebarannya. Kemudian yang keenam, memastikan rumah sakit atau sistem kesehatan tersedia untuk mengidentifikasi, menguji, mengisolasi, melacak kontak, dan mengkarantina pasien COVID-19. Serta yang ketujuh yakni memprioritaskan anggaran untuk kegiatan pendorong pemulihan ekonomi dan sosial. Terakhir yang kedelapan yaitu penguatan basis data untuk penanganan dan melakukan intervensi pemulihan ekonomi dan sosial secara langsung

Wagub Sumbar Nasrul Abit dalam kunjungan ke daerah terpencil
Wagub Sumbar Nasrul Abit dalam kunjungan ke daerah terpencil

Kebijakan dalam mensinergikan stakeholder dalam percepatan pemulihan ekonomi dan sosial di Sumbar antara lain yakni melibatan dunia usaha dan masyarakat termasuk filantropi dalam upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial. Selain itu dilakukan juga peningkatan koordinasi dengan kabupaten/kota terkait upaya percepatan pemulihan ekonomi dan sosial di level daerah dengan berbasis pada komunitas lokal

baca juga: Penelitian Terbaru Sebut ASI Tidak Terpengaruh Covid-19, Dapat Lindungi Bayi dari Infeksi?

Diketahui akibat lockdown, PSBB, dan kebijakan sejenis yang dilakukan oleh berbagai negara di dunia dalam memerangi wabah COVID-19, ekonomi global mengarah kepada keterpurukan. ILO (International Labor Organization) memprediksi jumlah PHK global pada triwulan II 2020 akibat pandemi COVID-19 mencapai 195 juta orang.

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tengah berdiskusi
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno tengah berdiskusi

Berdasarkan data Bappenas akibat pandemi COVID-19: Tingkat pengangguran terbuka akan mencapai 7,8 -- 8,5 persen. Tingkat kemiskinan di 2020 berada di kisaran 9,2 -- 10,2 persen. Jumlah pengangguran di 2020 akan bertambah 4,22 juta orang, Jumlah penduduk miskin akan bertambah 2 juta orang di 2020.

baca juga: Peneliti Jepang: Tes Swab Tidak Diperlukan Lagi, Ini Alasannya

Dalam rangka memulihkan ekonomi , pemerintah akan memberikan stimulus, relaksasi, fasilitasi, dan subsidi kepada pelaku usaha, dari mikro hingga besar. Melihat kondisi Sumbar, sektor yang perlu dibantu diantaranya seperti Sektor pariwisata. Karena jika digabung persentasenya sebesar 16,02 persen berdasarkan PDRB Sumbar 2019 terkait lapangan usaha.

Wagub Nasrul Abit melakukan kunjungan ke daerah terpencil dan melihat kondisi masyarakst disana
Wagub Nasrul Abit melakukan kunjungan ke daerah terpencil dan melihat kondisi masyarakst disana

Sektor tersebut merupakan sektor terparah yang terkena dampak pandemi COVID-19, karena banyak PHK, penutupan dan penghentian usaha dan produksi. Sementara sektor pariwisata terkait yang terdampak di antaranya adalah transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi (hotel/penginapan), Makan minum (restoran) dan Jasa lainnya (seperti hiburan dan rekreasi).

baca juga: Hari Kesaktian Pancasila, Staf Khusus BPIP Dorong Elite Politik Bersikap Dewasa Tentang Isu Ini

Di sisi lain, sektor Pertanian yang menyumbangkan PDRB terbanyak sekitar 22 persen dan menyerap tenaga kerja lebih 50 persen juga berpengaruh akibat COVID-19 tapi masih dianggap bertahan.

Wagub Sumbar Nasrul Abit mengunjungi masyarakat di daerah terpencil
Wagub Sumbar Nasrul Abit mengunjungi masyarakat di daerah terpencil

Wakil Gubernur Nasrul Abit dalam rapat teknis menyampaikan ada kemungkinan pemerintah memberikan stimulus bagi dunia usaha yang terdampak sesuai kewenangan provinsi agar ekonomi segera bergerak, terutama untuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Upaya yang dilakukan bertujuan agar harga jual lebih murah. Stimulus itu berupa bebas pajak rumah makan/ restoran, bebaskan restribusi yang memberatkan dunia usaha, bebas BBNKB, pajak kendaraan transportasi umum, serta kegiatan promosi produk UMKM di pesawat yang akan menuju Padang.

"Saat ini sudah kita perintahkan dinas terkait untuk melakukan kajian komprehensif terhadap UMKM. Selain itu kita juga telah menhkaji hal-hal yang penting dalam mendorong aktivitas mereka agar dapat bangkit dan kembali produktif dan aman COVID-19. Selain itu, kita juga telah mengimbau agar semua kantor pemerintahan dan swasta agar makan siang di kantor berupa nasi kotak yang dipesan di catering/ katering yang diproduksi UMKM," ujar Wakil Gubernur (Wagub), Nasrul Abit.

Di sisi lain, guna membangkitkan semangat berusaha masyarakat sekaligus sosialisasi produktif dan aman COVID-19, Wakil Gubernur Sumatera Barat bersama tim percepatan pembangunan daerah tertinggal melakukan kunjungan bersama OPD terkait di Provinsi ke Nagari Langgai (Kabupaten Pesisir Selatan), Nagari Sungai Lolo, Nagari Gelugur (Kabupaten Pasaman Barat) dan melihat perkembangan perekonomian di daerah tersebut serta untuk pemulihan perekonomian pada tahun 2021.

"Sesuai dengan arahan Gubernur bahwa dalam rangka pemulihan perekonomian daerah di Sumbar, terutama daerah terpencil dan masyarakatnya yang masih miskin, diharapkan agar OPD terkait lingkup ekonomi dapat melakukan singkron anggaran kegiatannya baik yang dananya berasal dari APBN maupun APBD serta dengan dukungan pendanaan dari Kabupaten/Kota," ujarnya

Nasrul mengungkapkan, saat ini ada 8 nagari tertinggal di Sumbar yang menjadi perhatian dalam meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana daerahnya agar kehidupan masyarakat di daerah tersebut bisa lebih sejahtera.

"Kita amat prihatin masih ada 8 nagari di Sumbar yang masih jauh tertinggal, akses infrastruktur jalan tanah, tidak ada jaringan telekomunikasi, kurangnya pelayanan dasar pendidikan, kesehatan serta infrastruktur ekonomi yang belum memadai. Melihat hal itu, rasanya stakeholder terkait perlu memberikan bantuan ternak, apakah sapi ataupun kambing yang bisa membuat mereka dalam 2 tahun minimal hidup lebih layak dan sejahtera ," ungkapnya.

Sementara itu di sisi lain, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi (Setdaprov) Sumbar Ir. Benny Warlis juga menambahkan, untuk kesingkronan anggaran kegiatan pemulihan perekonomian sebagaimana dimaksud, OPD terkait perlu merencanakan bentuk kegiatan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh daerah yang perlu dibantu guna pengembangan perekonomian masyakatnya dengan sharing pendanaan bersama Kabupaten/Kota melalui mekanisme perjanjian kerjasama (MoU).

Ia menjelaskan, berdasarkan laporan dari OPD terkait, ada beberapa program kegiatan tahun 2021 dari OPD terkait baik dananya dari APBD maupun APBN yang dapat diarahkan dan disesuaikan untuk pemulihan perekonomian. Diantara OPD tersebut yakni Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan berupa kegiatan bantuan benih dan bantuan peralatan pasca panen,

Untuk Dinas Pangan berupa pemantapan keanekaragaman dan keamanan pangan, pengembangan usaha msyarakat di daerah sentra dan pertanian keluarga. Sementara untuk Dinas Kehutanan berupa program kegiatan pengelolaan hutan masyarakat, hutan nagari, dan hutan adat, pembibitan kawasan hutan dan kegiatan pengembangan eko wisata dan jasa lingkungan. Untuk Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi berupa pelatihan untuk para pencari kerja, kegiatan magang dalam dan luar negeri dan kegiatan magang Pekerja Migran Indonesia.

"Bahkan Dinas Koperasi dan UMKM sudah menindaklanjuti program bantuan Presiden untuk UMKM sebesar Rp. 2,4 juta per orang dengan menyampaikan data sebanyak 13.300 UMKM kepada Kementerian Koperasi dengan memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Koperasi," ujarnya.

Benny Warlis juga menyampaikan, Dinas UMKM dan Koperasi juga telah memprogramkan peminjaman modal dengan bunga rendah kepada 35.000 UMKM yang terdampak COVID-19. Dinas Kelautan dan Perikanan berupa program bantuan alat penangkapan ikan nelayan. Dinas Pariwisata berupa pengembangan pelaku ekonomi kreatif, dan desa wisata. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan berupa kegiatan nagari beternak dan nagari mandiri pangan. Kemudian Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengusulkan program cinta produk dalam negeri melalui pengadaan pakaian tenun daerah untuk ASN yang diproduksi oleh IKM di Sumatera Barat.

"Peserta rapat sepakat bahwa untuk fokus kepada pemulihan perekonomian masyarakat. Sementara OPD terkait akan menyesuaikan program kegiatan 2021 yang sudah disampaikan ke Bappeda sesuai dengan kebutuhan masing--masing daerah Kabupaten/Kota yang akan dibantu, serta akan membicarakannya dengan Pemda Kabupaten/Kota terkait. Bappeda akan menyampaikannya kepada tim TAPD pada waktu pembahasan anggaran tahun 2021 termasuk di waktu pembahasan anggaran perubahan tahun 2020, sehingga dapat lebih sinerginya rencana program kegiatan OPD terkait di Provinsi yang sesuai dengan kebutuhan Kabupaten/Kota termasuk rencana sharing pendanaannya," pungkasnya. (Adv)

[Hms-Sumbar]

Penulis: Kerjasama KlikPositif | Editor: Khadijah