Terkait Hibah Dana POP, Cak Imin Minta Nadiem Belajar Sejarah

Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin usai bertemu Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Senin (8/7/2019)
Ketum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin usai bertemu Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Senin (8/7/2019) (Suara.com)

KLIKPOSITIF - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sekaligus Wakil Ketua DPR RI, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan alasan mengapa Nahdlatul Ulama ( NU ) mundur dari Program Organisasi Penggerak yang digagas Mendikbud Nadiem Makarim.

Cak Imin mengaku protes atas keputusan yang diambil oleh Mendikbud Nadiem dalam pelaksanaan POP yang sebelumnya diterimanya dengan baik.

baca juga: Pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung Hampir 80 Persen, Presiden: Semoga Bisa Diuji Coba Akhir Tahun

Mundurnya NU dan Muhammadiyah dari Program Organisasi Penggerak (POP) dinilai Cak Imin sebagai imbas ketidakpahaman Menteri Nadiem soal pengabdian dua ormas agama terbesar di Indonesia itu dalam pendidikan .

"Saya juga minta Mendikbud untuk belajar sejarah pengabdian NU dan Muhammadiyah kepada pendidikan . Saya protes!" tulis Cak Imindari Twitter-nya, Kamis (23/7/2020).

baca juga: Tertinggi dalam 15 Tahun Terakhir, Surplus Neraca Perdagangan Indonesia Capai 35,34 Miliar Dolar AS

Protes Cak Imin ini berkaitan dengan kucuran dana hibah POP Mendikbud kepada Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto dengan nilai hingga Rp 20 miliar.

Dua ormas Islam besar di Indonesia itu melihat ada kejanggalan di beberapa lembaga dari 156 lembaga pendidikan ormas yang nantinya akan mendapatkan hibah dana dari Kemendikbud, seperti ormas yang tidak jelas, hingga diduga perusahaan besar seperti Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto.

baca juga: Pariaman Terpilih Sebagai Salah Satu Kota Smart City

"Termasuk ada organisasi besar yang konon CSR suatu perusahaan, ada juga lembaga mungkin ada kedekatan dengan pejabat di dalam. Nah ini kita pertanyakan, apakah proses verifikasi dan seleksi ini transparan, bisa dipercaya," kata Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah , Kasiyarno kepada wartawan, Rabu (22/7/2020).

Program Organisasi Penggerak Kemendikbud merupakan program peningkatan kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dilakukan ormas dengan hibah dana dari pemerintah senilai total Rp 595 miliar.

baca juga: Politisi NasDem: Jangan Hanya Fokus Penanganan Pandemi Covid-19, Imunisasi Dasar Lengkap Penting

Ormas yang lolos seleksi akan diberi dana yang besarnya dibagi kategori. Kategori Gajah diberi dana hingga Rp 20 miliar, Kategori Macan dengan dana hingga Rp 5 miliar, dan Kategori Kijang dengan dana hingga Rp 1 miliar.

Yayasan Putera Sampoerna lolos untuk mendapatkan dana Kategori Macan dan Gajah, lalu Yayasan Bhakti Tanoto lolos dalam Kategori Gajah sebanyak dua kali (Pelatihan guru SD dan SMP).

Kemendikbud Klaim Sampoerna dan Tanoto Tak Terima Jatah Dana POP

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengklaim dua organisasi kemasyarakatan yang diduga perusahaan besar yakni Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto tidak menerima dana APBN dari Program Organisasi Penggerak.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbud, Iwan Syahril menjelaskan, dalam POP terdapat tiga skema pendanaan ormas antara lain murni dari APBN, skema pembiayaan mandiri dan dana pendamping (matching fund).

Beberapa dari 156 ormas yang lolos POP termasuk Yayasan Putera Sampoerna dan Yayasan Bhakti Tanoto, kata Iwan, akan menggunakan pembiayaan mandiri dan matching fund, jadi tidak menggunakan APBN.

"Organisasi dapat menanggung penuh atau sebagian biaya program yang diajukan," kata Iwan dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (23/7/2020).

Dia menegaskan, bahwa proses seleksi yayasan atau organisasi yang memilih skema pembiayaan mandiri dan matching fund juga dilakukan dengan kriteria yang sama dengan para peserta lain yang menerima APBN, proses itu dilakukan oleh lembaga independen SMERU Research Institute.

"Dengan menggandeng organisasi atau yayasan yang fokus di bidang pendidikan , Kemendikbud ingin meningkatkan kontribusi finansial di bidang yang menyentuh seluruh masyarakat Indonesia," jelasnya.

Meski begitu, Iwan menyebut Kemendikbud tetap melakukan pengukuran keberhasilan program melalui asesmen dengan tiga instrumen.

Pertama, Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter (SD/SMP). Kedua, instrumen capaian pertumbuhan dan perkembangan anak (PAUD). Ketiga, pengukuran peningkatan motivasi, pengetahuan, dan praktik mengajar guru dan kepala sekolah .

Sumber: Suara.com

Editor: Eko Fajri