Mahasiswa Ancam Demo Kembali ke Kantor Bupati Pasbar

Koordinator lapangan AMPUN, Warham saat menyampaikan orasi dihalaman Kantor Bupati Pasaman Barat
Koordinator lapangan AMPUN, Warham saat menyampaikan orasi dihalaman Kantor Bupati Pasaman Barat (Irfansyah Pasaribu)

PASBAR , KLIKPOSITIF - Puluhan mahasiswayang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Peduli Uang Negara (Ampun) Pasaman Barat menggelar aksi di halaman kantor bupati setempat, Kamis (23/7/2020).

Dalam aksi tersebut mereka manyampaikan dua tuntutan kepada Bupati Pasaman Barat . Pertama untuk segera mengoperasikan RSUD Pratama Ujung Gading yang dijanjikan akan beroperasi pada 2019 lalu.

baca juga: Kasus Dugaan Pemalsuan SK Pengurus Partai Gerindra Pasbar, Polisi: 4 Orang Sudah Diperiksa

Kedua mereka meminta Bupati Pasaman Barat untuk memberhentikan Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat , karena diduga tidak mampu mengemban amanah yang diberikan.

Koordinator Lapangan Ampun, Warham mengatakan masyarakat membutuhkan sosok pemimpin yang tegas.

baca juga: Anggota DPRD Pasbar Ini Minta Audit Proyek Mangkrak dan Penggunaan Dana COVID-19

"Orang-orang di sekitar pemerintahan banyak yang penjilat, sehingga aspirasi masyarakat banyak yang tidak sampai kepada pimpinan," katanya.

Seperti kejadian beberapa waktu lalu seorang ibu setelah melahirkan meninggal dunia dalam perjalanan menuju RSUD Jambak. Diduga si ibu lambat mendapatkan penanganan.

baca juga: Semen Padang Salurkan Bantuan CSR SIG untuk Petani di Pasaman dan Pasbar

"Sangat disesalkan kenapa bangunan RSUD Pratama Ujung Gading belum beroperasi. Kasihan kita dengan masyarakat dan telah memakan korban karena akses yang jauh," katanya.

Untuk itu mereka sangat menyesalkan tentang janji pemerintah yang akan mengoperasikan rumah sakit itu pada tahun 2019. Namun setelah selesai tidak beroperasi sampai saat ini.

baca juga: Diduga Aniaya Warga, Ketua DPD Gerindra Tegur Ketua DPRD Pasbar

"Jika hari ini tidak menemui titik terang, kita akan kembali melakukan aksi lagi sampai persoalan ini selesai sesegera mungkin," sebutnya.

Warham juga menjelaskan sekitar Rp43 miliar anggaran telah dihabiskan untuk membangun RSUD Pratama Ujung Gading. Namun kondisi bangunan RSUD itu sangat memprihatinkan, karena lantai bangunan turun dan banyak atap yang bocor.

Terkait dengan Kepala Dinas Kesehatan setempat mahasiswa menilai tidak mampu mengemban amanah untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Pasaman Barat .

"Berhentikan Kepala Dinas Kesehatan. Ketika nyawa ibu-ibu melayang, kepala dinas menghilang," tegasnya.

"Kalau memang Pemkab Pasaman Barat peduli ke masyarakat segera operasikan rumah sakit itu. Sebab, jika berobat ke RSUD Jambak memakan waktu sekitar dua jam dan menambah biaya berobat," jelasnya.

Kemudian lanjut Warham, pemerintah sepertinya sudah mati saat ini karena masyarakat tidak dipedulikan dengan jauh nya akses kesehatan yang dicapai masyarakat yang ada dipinggiran.

Mereka menilai pemerintah tidak adil terhadap rakyatnya sendiri seperti permasalahan dalam peningkatan pelayanan kesehatan untuk masyarakat.

Untuk itu mereka akan melakukan konsolidasi yang lebih besar dan lebih luas dengan organisasi lain demi terciptanya pelayanan yang adil terhadap masyarakat.

"Lebih kurang 5.000 massa akan kita bawa dalam demo lanjutan kedepannya, hingga apa yang dalam tuntutan kita diterima oleh Pemerintah Pasaman Barat ," tegasnya.

"Kami ingin hitam di atas putih. Kami sudah bosan dengan janji-janji. Jika tidak bersedia maka kami akan kembali demonstrasi dengan masa yang lebih banyak," tutupnya.

Sementara Bupati Pasaman Barat Yulianto mendukung keinginan mahasiswa agar RSUD Pratama Ujung Gading segera beroperasi dan dengan tegas mengatakan berpihak kepada masyarakat.

"Saya berpihak ke masyarakat. Upaya percepatan pengoperasian RSUD Ujung Gading terus kami lakukan," tegasnya.

Menurutnya dengan keluarnya Peraturan Kementerian Kesehatan tahun 2020 yang baru ini ada satu syarat yang harus dilengkapi yakni mesti ada sertifikat layak fungsi dari tim ahli bangunan.

"Tim ahli itu tidak ada di daerah kita. Kami telah menyurati Gubernur Sumbar pada 16 Juli 2020 lalu agar menurunkan tim ahli untuk memastikan rumah sakit itu bisa beroperasi,"

"Kita masih menunggu tim ahli itu dari provinsi. Selain menunggu sertifikat layak fungsi itu, juga pemenuhan ruangan dan persyaratan admimistrasi lainnya," jelasnya.

Selain itu Bupati juga mengatakan telah memerintahkan Dinas Kesehatan agar segera membuat langkah kongkrit percepatan pengoperasionalan RSUD tersebut untuk berkoordinasi dengan instansi terkait.

"Kita tetap berkomitmen untuk mempercepat operasional RSUD ini sehingga masyarakat bagian Utara Pasaman Barat tidak jauh-jauh berobat ke Simpang Empat," terangnya.

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Pasaman Barat , Jon Hardi menjelaskan pihaknya telah melakukan langkah-langkah percepatan dalam upaya pengoperasian RSUD Ujung Gading.

"Sejak 2019 kita telah melakukan upaya percepatan. Termasuk mengurus sertifikat kelayakan fungsi dari tim ahli bangunan sesuai Permenkes tahun 2020. Kita yakin RSUD Ujung Gading akan beroperasi pada tahun 2021," sebutnya.

Aksi tersebut selesai pada pukul 12.30 WIB tanpa titik temu karena Bupati Pasaman Barat tidak bersedia menandatangani kehendak mahasiswa. Meski tidak ada temu mahasiswa membubarkan diri dengan aman dan tertib.

Penulis: Irfansyah Pasaribu | Editor: Rezka Delpiera