Kesbangpol dan Linmas Kota Padang Minta Instansi Selektif Menerima LSM

Ilustrasi
Ilustrasi (Net)

KLIKPOSITIF - Kepala Kesbangpol dan Linmas Kota Padang, Eri Sanjaya, menyatakan bahwa belakangan ini pihaknya menerima sejumlah keluhan dari instansi Pemerintah dan swasta terkait, banyaknya LSM yang memaksakan diri agar instansi memeberikan setiap laporan kepada LSM bersangkutan.

Padahal, kata Eri, tidak semua laporan yang bisa diberikan kepada LSM untuk dijadikan konsumsi publik, meskipun Pasal 7 UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan.

baca juga: Utusan Paguyuban Nias Jadi Juara Lomba Lagu Kedaerahan di Payakumbuh

"Tidak semua informasi bersifat umum, karena di Pasal 7 itu juga ada pengecualian informasi yang diberikan. Ini yang harus dipahami oleh para LSM ," kata Eri Sanjaya kepada KLIKPOSITIF saat ditemui di ruang kerjanya, Kamis, 24 Maret 2016 kemarin.

Terkait adanya keluhan yang masuk ke Kesbangpol dan Linmas Kota Padang, maka instansi maupun masyarakat, sebut Eri, diminta untuk lebih selektif jika ada LSM yang datang untuk menggali informasi dengan menanyakan legalitas LSM tersebut.

baca juga: Liput Pendaftaran Balon Kepala Daerah, Puluhan Wartawan di Agam Diswab

"Sikap selektif dari intansi dan masyarakat itu, juga bertujuan untuk mengantisipasi agar tidak munculnya LSM "abal-abal" yang hanya menggali informasi untuk kepentingan pribadi," katanya.

Mantan Kasat Pol PP Kota Padang ini juga menuturkan bahwa di Padang, hanya ada 61 LSM yang terdaftar di Kesbangpol dan Linmas. "Untuk itu, jika ada masyarakat yang mengaku dari LSM yang tidak jelas asal-usulnya, maka segera laporkan ke pihak berwajib untuk ditindaklanjuti," ujarnya.

baca juga: Tak Cukup 10 Menit Ditinggal, Motor Wartawan di Padang Digasak Maling

Praktisi hukum pidana Rahmat Wartira, sebelumnya juga meminta agar pejabat publik dan masyarakat untuk tidak melayani wartawan dan LSM abal-abal yang kerjanya menakut-nakuti masyarakat dan melakukan praktik pemerasan untuk mengeruk kepentingan pribadi.

" Wartawan abal-abal itu tak usah diapresiasi dan diberi ruang, karena tidak penting-penting amat. Mereka yang melakukan praktik seperti itu jelas melanggar hukum, tinggal kita laporkan saja ke polisi," kata Rahmat Wartira, Senin, 21 Maret 2016 lalu.

baca juga: Alhamdulillah Hasil Swab Seluruh Karyawan PadangTV Negatif COVID-19

Direktur LBH Padang periode 1994-1998 itu juga mengatakan bahwa profesi wartawan itu mulia, harus dijalankan dengan mengikuti aturan hukum dan kode etik. Artinya tidak melulu aturan hukum saja, ada rambu-rambu etika yang harus dipatuhi bagi yang menjalankan profesi ini.

"Jadi bukan wartawan namanya yang menciderai profesi wartawan . Karena itu, ini menjadi salah satu tanggungjawab organisasi wartawan untuk menertibkannya," ujarnya.
Ia merinci, organisasi wartawan memiliki tanggungjawab memperhatikan dan melindungi anggota dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistik.

Tujuannya, kata dia, adalah untuk menjaga kehormatan profesi jurnalistik tadi. Dan, yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga profesi ini dari pihak lain yang menganggu kehormatan profesi wartawan itu dengan melakukan "counter attack".

"Ini yang harus dilakukan organisasi wartawan , sehingga masyarakat tidak dirugikan oleh wartawan abal-abal," tegasnya.

Harus Selektif

Terpisah, Komisioner Komisi Informasi (KI) Sumbar Yurnaldi juga mengimbau kepada pejabat publik dan masyarakat untuk selektif dalam merespons permintaan informasi dari wartawan , dan Lembaga Sosial Masyarakat ( LSM ).

"Harus selektif, jangan mudah percaya pada orang-orang yang mengaku wartawan atau LSM . Orang-orang bekerja profesional pasti akan menunjukkan identitasnya, dan memperkenalkan diri dengan santun," katanya.

Mantan wartawan senior Kompas itu juga meminta LSM yang membutuhkan informasi kepada Badan Publik, setidaknya harus bertatap muka, tidak bisa lewat telepon. Legalitas LSM -nya juga harus jelas, misalnya harus jelas akta notaris pendiriannya, ada surat pengakuan dari Kesbang Pol, dan ada surat izin dari Kementerian Hukum dan HAM.

"Kalau sudah memenuhi persyaratan dan mereka juga profesional, silahkan dilayani. Sementara LSM abal-abal yang tidak jelas legalitasnya, tidak usah dilayani," ujar Yurnaldi.

Menyikapi perilaku wartawan abal-abal yang marak belakangi ini, Yurnaldi meminta agar tidak meresponsnya. "Kalau ada yang mengaku-ngaku wartawan dengan mengancam, memeras, dan pertanyaannya tidak jelas ujung pangkalnya tidak usah direspons," katanya.

Dewan Pers, lanjut Yurnaldi sudah menyampaikan himbauan bahwa pejabat publik berhak menanyakan kepada wartawan identitas wartawan , apakah sudah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan atau medianya sudah berbadan hukum, dan terdaftar di Dewan Pers. "Kalau tidak memenuhi syarat itu narasumber berhak menolaknya," tuturnya.

Seperti diketahui, keberadaan Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi sering disalahgunakan oknum masyarakat, LSM , dan oknum wartawan untuk menakut-nakuti pejabat publik. Dengan dalih keterbukaan informasi, seolah-olah mereka berhak menghakimi pejabat publik dan masyarakat, dengan menakut-nakuti serta melakukan pemerasan untuk mengeruk keuntungan pribadi.

Sebelumnya, Ketua PWI Sumbar Basril Basyar juga menegaskan, pejabat publik dan masyarakat yang merasa dirugikan oleh wartawan "abal-abal" sebaiknya melapor ke polisi, karena wartawan yang profesional bekerja mengacu kepada Kode Etik Jurnalistik, Undang Undang No 40 Tahun 1999 Tentang Pers, dan peraturan Dewan Pers.

" Wartawan itu acuannya jelas, mereka bekerja berdasarkan kode etik dan ketentuan yang berlaku. Bila ada masyarakat dirugikan oleh oknum yang mengaku wartawan , namun orientasinya uang, mencari-cari kesalahan instansi/perusahaan atau pejabat, dan beritikad tidak baik, bisa dilaporkan kepada pihak berwajib," kata Basril Basyar, Sabtu, 19 Maret 2016.

Ia mengatakan sejak 2010, Dewan Pers sudah menetapkan peraturan tentang standar kompetensi wartawan . Tujuannya untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar kompetensi bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalitas wartawan menjadi acuan sistem evaluasi kinerja wartawan oleh perusahaan pers.

Kemudian, untuk menegakkan kemerdekaan pers berdasarkan kepentingan publik, menjaga harkat dan martabat kewartawanan sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual, menghindarkan penyalahgunaan profesi wartawan dan menempatkan wartawan pada kedudukan strategis dalam industri pers.

Dengan ketentuan tersebut, kata Basril, Dewan Pers mensyaratkan kepada semua wartawan untuk mengikuti uji kompetensi wartawan yang nantinya bagi yang lulus mendapat sertifikat wartawan muda, madya dan utama.

Terkait bagaimana pejabat publik, humas atau masyarakat melayani wartawan , Basril Basyar menjelaskan, ketika menerima wartawan narasumber bisa menanyakan apakah ia memiliki sertifikat uji kompetensi sebagai syarat apakah wartawan itu kompeten atau tidak.

Kemudian, narasumber bisa menanyakan dari media mana, apakah medianya terdaftar di Dewan Pers atau sudah berbadan hukum, termasuk soal kompetensi wartawan . "Narasumber bisa saja menolak wartawan yang tidak kompeten, atau oknum wartawan yang tidak jelas medianya, beritikad tidak baik, dan melakukan praktik pemerasan," tambahnya.

Senada dengan Basril Basyar, salah satu pimpinan di Dewan Kehormatan Daerah (DKD) PWI Sumbar, Herman Nasir, mengaku tidak setuju dengan istilah wartawan abal-abal, dan wartawan bodrex yang beredar di tengah-tengah masyarakat.

" Wartawan itu profesi yang suci. Mereka yang melakukan praktik buruk seperti memeras, mencari-cari kesalahan pejabat, perusahaan dan bermotif uang atau materi, mereka itu bukanlah wartawan , melainkan oknum masyarakat. Karena itu, narasumber jangan segan-segan melaporkan mereka ke polisi," pinta Herman.

Namun, lanjutnya, apa bila ada anggota PWI Sumbar yang melakukan praktik-praktik tidak profesional di lapangan, narasumber bisa mengadukannya ke DKD PWI Sumbar. "Kami akan proses mereka yang melakukan pelanggaran di lapangan," tegas Herman.

Denda Rp 1 Miliar

Herman juga mengakui saat ini di media sosial, juga berkembang praktik-praktik pencemaran nama baik pejabat atau lembaga. Terhadap kondisi itu, mereka yang namanya dicemarkan bisa melaporkan ke pihak berwajib, sesuai dengan Undang Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Ia merinci, dalam pasal Pasal 27 Ayat 3 undang-undang tersebut dinyatakan, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Lalu di pasal 28 ayat 1, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Dan ditegaskan dalam ketentuan pidana pada pasal 45 ayat 1, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Serta pada ayat 2, setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). "Jadi kalau institusi merasa dicemarkan atau diberitakan dengan berita bohong, maka laporkan saja ke polisi," pungkasnya. (*)

Penulis: Riki