DPRD Kampar dan DPRD Padang Berbagi Informasi Soal Standar Harga Satuan Regional

Kunjungan DPRD Kampar, Riau ke DPRD Kota Padang
Kunjungan DPRD Kampar, Riau ke DPRD Kota Padang (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kampar, Riau lakukan kunjungan kerja ke DPRD Kota Padang, Jumat, 24 Juli 2020. Dalam kunjungan itu, sebanyak 52 orang anggota DPRD Kabupaten Kampar berbagi informasi soal, standar harga satuan regional, digunakan dalam perencanaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Jumat.

Dalam perencanaan anggaran, standar harga satuan regional berfungsi sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan RKA SKPD, referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju, dan bahan penghitungan pagu anggaran.

baca juga: Kota Padang Kembali Jadi Zona Merah, Ini Kata DPRD

"Kita melakukan Koordinasi berkaitan dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 33 Tahun 2020 menyangkut dengan perjalanan dinas, dalam daerah dan luar daerah termasuk operasional, honorarium serta tunjangan kinerja," kata Wakil Ketua DPRD Kampar, Fahmil.

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan tahun 2019, tahun ini lumayan drastis penurunannya, karena ini bukan saja berkaitan dengan ASN namun juga berkaitan dengan anggota DPRD.

baca juga: DPRD Padang Minta Pemko Gencarkan Sosialisasi Penerapan Protokol COVID-19

"Karena Perpres ini akan diberlakukan pada tahun 2021 pada APBD, maka kita coba memastikan dengan berkoordinasi bersama Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah Kemendagri dan aturan ini harus kita berlakukan di tahun 2021," tuturnya.

Ia juga memaparkan bahwa besarannya sudah diatur dalam peraturan tersebut seperti perjalanan dinas di wilayah Riau sebesar Rp.350 ribu per hari, dan didalam daerah tentu dibawah angka itu, ini berlaku untuk seluruh ASN.

baca juga: APBD Perubahan 2020, Target PAD Kota Padang Berkurang 217,1 Miliar Rupiah

"Kemudian Tunjangan Kinerja juga sudah diatur dalam perpres nomor 33 Tahun 2020 tersebut, dapat kita simpulkan nantinya pada penyusunan APBD 2021 yang diperkirakan akan dilakukan pada bulan Oktober, November dan Desember 2020.

Maka kita coba berdiskusi dengan Dirjen Perimbangan keuangan Daerah, dan kita sudah dapat keterangan dan penjelasan serta kesimpulan, mudah-mudahan kita bisa melakukan perubahan-perubahan anggaran pada APBD ditahun 2021," terangnya.

baca juga: DPRD Padang Minta Pemko Segera Selesaikan Masalah SPR

Kasubag Humas Protokol dan Publikasi DPRD Padang, El Fauzi mengatakan kunjungan DPRD Kabupaten Kampar ini dapat berbagi ilmu dan pengetahuan dengan DPRD Kota Padang.

"DPRD Kabupaten Kampar sangat dekat dengan kami. Kami sering berhubungan, dan kami harap kunjungan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua," tuturnya.(*)

Editor: Fitria Marlina