DPRD Padang: Program Kerja dalam KUA PPAS Harus Efektif dan Efisien

DPRD Padang
DPRD Padang (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - DPRD Kota Padang bersama Pemerintah Kota Padang menyelesaikan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Plafon Persiapan Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021 sesuai jadwal dan berdasarkan mekanisme yang ada.

"Kami harap pembahasan KUA/PPAS than 2021 ini, dapat selesai sesuai jadwal," kata Wakil Ketua DPRD Kota Padang Amril Amin.

baca juga: Kota Padang Kembali Jadi Zona Merah, Ini Kata DPRD

Ia mengatakan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2021, mempunyai nilai strategis dalam memenuhi tuntutan dan harapan masyarakat.

"Rancangan tersebut, katanya, disesuaikan antara sumber daya yang dimiliki daerah dengan prioritas pembangunan yang diinginkan sebagai suatu proses penentuan masa depan Kota Padang. Saya berharap, semua dapat mengambil langkah strategis untuk mempercepat proses pembahasan KUA dan PPAS APBD, tahun anggaran 2021, sehingga hingga tersusunnya rancangan APBD tahun anggaran 2021," tuturnya.

baca juga: DPRD Padang Minta Pemko Gencarkan Sosialisasi Penerapan Protokol COVID-19

Ia menuturkan, persetujuan bersama antara kepala daerah dengan DPRD atas rancangan peraturan daerah (perda), tentang APBD tahun anggaran 2021, hendaknya segera dicapai. "Mengingat batas waktu yang sangat sempit serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2021, masih banyak item yang perlu dibenahi, seperti penyajian data terkait narasi penganggaran dan keberpihakan APBD yang dirasa masih kurang terhadap masyarakat," jelasnya.

baca juga: APBD Perubahan 2020, Target PAD Kota Padang Berkurang 217,1 Miliar Rupiah

"Pada pembahasan juga ada kritisi terhadap beberapa kegiatan yang belum mencerminkan keberpihakan APBD kepada masyarakat miskin," terangnya.

Ia menambahkan, kurangnya keberpihakan tersebut karena masih ada problem pelayanan dasar seperti tentang kesehatan. "Kita juga meminta, pemerintah untuk lebih memprioritaskan program pembangunan yang berasaskan pada kebutuhan dan kepentigan masayarakat," harapnya.

baca juga: DPRD Padang Minta Pemko Segera Selesaikan Masalah SPR

"Anggaran daerah, harus efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat.

Pembangunan hendaknya, lebih mengutamakan pada aspirasi masyarakat bukan atas keinginan kepala daerah, satuan atau kepentingan kelompok karena hal itu akan mencederai masyarakat," ujarnya.

Selain itu, program kerja yang dituangkan dalam KUA PPAS, haruslah belanja yang sifatnya efektif, dan efisien. "Dan tentunya berpihak pada kepentingan masyarakat banyak," paparnya. (*)

Editor: Fitria Marlina