Fakhrizal-Genius Nyatakan Tolak Hasil Rekapitulasi Verifikasi Faktual dan Tidak Akan Serahkan Perbaikan Dukungan

Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Fakhrizal - Genius Umar di Posko Relawan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar Fakhrizal - Genius Umar di Posko Relawan (Klikpositif/Haikal)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Bakal pasangan calon (Bapaslon) gubernur dan wakil gubernur Sumbar perseorangan Fakhrizal dan Genius Umar menyatakan, menolak hasil Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Verifikasi Faktual Syarat Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Tingkat Provinsi Sumbar yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar di Hotel Pangeran Beach Padang, Kamis (23/7/2020) lalu. Ia juga menegaskan, tidak akan mengantarkan perbaikan syarat dukungan yang akan ditutup pada Senin (27/7/2020) pukul 24.00 WIB ke KPU Sumbar.

"Kami menolak hasil rekapitulasi Bapaslon independen karena KPU Sumbar sebagai penyelenggara tidak mampu menanggapi 6 poin keberatan yang sudah kami sampaikan," katanya di Posko Relawan Fakhrizal - Genius Umar , Jalan Raden Saleh, Padang, Senin (27/7/2020).

baca juga: Erman Safar - Marfendi Sementara Unggul dalam Poling Pilkada Versi Medsos Kaba Bukittinggi

Fakhrizal menambahkan, pertama, adanya formulir verifikasi dukungan pasangan calon dengan mempergunakan form yang tidak diatur dalam peraturan pemilihan atau tidak memiliki dasar hukum, yaitu lampiran form B.A.5-1 KWK.

Kemudian, kedua, verifikasi hanya dilakukan dengan mendatangi pendukung satu kali saja dan berdampak pada data tidak ditemukan (TD) yang sangat tinggi, dengan jumlah 100 ribu lebih dukungan.

baca juga: Paslon di Lima Puluh Kota Punya Pengawal Pribadi

"Kami beri contoh di beberapa kabupaten kota, kami ambil di Kota Padang Panjang, itu verifikasi hanya dilakukan satu kali, sedangkan KPU mempunyai waktu 14 hari. Jadi sekali didatangi tidak ketemu, nanti itu sampaikan itu TD, dan TD itu dijadikan tidak memenuhi syarat (TMS)," ujarnya.

Selanjutnya, ketiga, dukungan RT/RW dinyatakan TMS, ia mengambil contoh di Kota Padang, RT/RW tidak boleh menyampaikan dukungan. "Setelah 8 hari verifikasi berjalan itu diperbolehkan. Ini kan tidak benar, harus tegas aturannya kalau RT/RW tidak boleh, tidak boleh, harus ada dasar hukumnya," ujarnya lagi.

baca juga: Peserta Pilkada Tidak Mematuhi Protokol Kesehatan, Ini Langkah yang Akan Diambil Bawaslu Solsel

Kemudian, keempat, pendukung pasangan calon pada nagari pemekaran tidak diverifikasi. "Ini kita temukan di Kabupaten Padang Pariaman dan Pasaman. Jadi itu langsung TMS," sebutnya.

Fakhrizal menambahkan, kelima, perlakuan berbeda oleh KPU untuk pendukung yang menyatakan tidak mendukung dan tidak bersedia menandatangani tidak form pendukung. "Menurut ketentuan dengan tidak menandatangani itu dianggap mendukung, tapi tidak sama setiap kabupaten kota. Itu juga menjadi pertanyaan dari teman-teman Bawaslu," katanya.

baca juga: Cegah Potensi Pelanggaran, Kontestan Pilkada di Bukittinggi Deklarasi Tolak Politik Uang

Masih kata Fakhrizal , keenam, rekapitulasi data B.A 6 KWK perseorangan MS dan TMS hanya ada pada rekap pleno di Kabupaten Limapuluh Kota, sedangkan di 18 kabupaten kota lainnya tidak ada, hanya data MS saja. "Ini menandakan tidak adanya transparansi informasi. Jadi kita tidak tau berapa yang MS dan TMS," sebutnya lagi.

Kemudian, poin kedua, Bapaslon telah menyiapkan dukungan perbaikan dan tidak akan mengantarkan dukungan tersebut. "Masih ada mekanisme dalam mekanisme yang dibuat-buat sendiri, ini tetap merugikan Bapaslon dan suara masyarakat yang sudah mendukung," pungkasnya kemudian.

Editor: Muhammad Haikal