Puluhan Guru Swasta Datangi DPRD Padang Terkait PPDB

Puluhan guru swasta yang tergabung dalam Ketua Musyawarah Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta, menyampaikan aspirasinya ke Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Rabu, 29 Juli 2020
Puluhan guru swasta yang tergabung dalam Ketua Musyawarah Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta, menyampaikan aspirasinya ke Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang, Rabu, 29 Juli 2020 (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF - Puluhan guru swasta yang tergabung dalam Ketua Musyawarah Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta, menyampaikan aspirasinya ke Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Padang terkait Penerimaan peserta Didik Baru ( PPDB )tahun ajaran 2020/2021, Rabu, 29 Juli 2020. Dalam penyampaian aspirasinya, mereka diterima oleh Ketua Komisi empat DPRD, Azwar Siri.

Dalam penyampaian aspirasinya, mereka meminta ada perimbangan yang dilakukan terhadap sekolah swasta. "Kami minta ada perimbangan dan jangan lagi melanggar peraturan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Kalau kami melihat, ada banyak hal yang telah dilanggar Kemendikbud, diantaranya penambahan ruangan belajar dan juga rencana enambah sekolah baru," kata Ketua Musyawarah Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Kota Padang, Eni Farida.

baca juga: Kota Padang Kembali Jadi Zona Merah, Ini Kata DPRD

Ia mengatakan sejauh ini penerimaan jumlah peserta didik baru di sekolah-sekolah swasta juga minim. "Sejauh ini penerimaan minim dan baru 1030 orang yang diterima. Biasanya ada sekitar 3000 siswa yang mendaftar, namun penurunan ini juga sudah terjadi sejak 2014, hingga sekarang terus menyusut, dan sekarang hanya sekitar 2000 an," tuturnya.

Farida juga menuturkan bahwa ada kasus baru-baru ini dimana anak dari salah satu sekolah swasta di Kota Padang pindah ke sekolah negeri karena ada penambahan rombongan belajar (Rombel). "Kemudian ada kasus dari salah satu sekolah swasta, yang siswanya pindah ke sekolah negeri sebanyak empat orang saat dibukanya Rombel baru. Ini karena yang diterima di sekolah negeri adalah yang tidak mampu, namun dia mampu. Sedangkan dia punya surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. Nah, ini yang menyebabkan kesalahan kan kelurahan. Sementara hingga saat ini, dinas belum menanggapi terkait hal ini," tuturnya.

baca juga: DPRD Padang Minta Pemko Gencarkan Sosialisasi Penerapan Protokol COVID-19

"Kita berharap kepada dinas pendidikan jangan mendirikan sekolah baru dan kalau akan mendirikan sekolah baru yang logislah dan tidak melanggar aturan pemerintah. Dan untuk saat ini yang terpenting jangan ada lagi tambahan rombongan belajar," paparnya.

Sementara itu, Ketua komisi empat DPRD Padang, Azwar Siri mengatakan mereka yang tergabung dalam MKKS menyampaikan aspirasi secara kekeluargaan.

baca juga: APBD Perubahan 2020, Target PAD Kota Padang Berkurang 217,1 Miliar Rupiah

"Dalam penyampaian aspirasinya mereka juga ingin mendapatkan solusi terbaik dari permasalahannya. Dalam hal ini yang disampaikan bagaimanana sekolah swasta ini tidak mati dalam pembelajaranya, sehingga masih ada murid-murid yang belajar ke tempat mereka. Berdasarkan data yang disampaikan tadi ada 4000 siswa yang belum mendaftar kesekolah, dan karena hal ini kita mengimmbau kepada masyarakat dan siswa agar segera mendaftarkan anak didiknya ke sekolah swasta yang terdekat dari rumah mereka, dan kalau ada kendala uang atau yang lainnya, pemerintah kota siap memfasilitasi hal tersebut. DPRD dan pemerintah kota sudah sepakat menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang ekonomi lemah ini, yang bersekolah di swasta dan negeri. Sedangkan untuk besarannya dikembalikan ke pihak dinas pendidikan," terangnya.

Ia menuturkan tindak lanjut dari penyampaian aspirsi ini akan dilakukan pada Senin (3/8), yang akan dilakukan forum komunikasi antara dinas pendidikan dan pihak sekolah swasta. (*)

baca juga: DPRD Padang Minta Pemko Segera Selesaikan Masalah SPR

Editor: Fitria Marlina