Terbukti Bersalah, Mantan Direktur RSUD Rasidin Padang Divonis 6 Tahun Penjara

Sidang Vonis Mantan Direktur RSUD Rasidin Padang
Sidang Vonis Mantan Direktur RSUD Rasidin Padang (Ist)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Kelas I A Padang, menjatuhkan vonis enam tahun penjara kepada mantan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Rasyidin Padang, Artati Suryani, Rabu (29/7/2020). Sidang tersebut, dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Fauzi Isra dan Hakim Anggota M Ria Fitirani, Elisya Florence.

Fauzi Isra menyatakan, dalam putusan yang dibacakan Artati Suryani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sebagaimana dakwaan subsider. "Menjatuhkan hukuman penjara selama enam tahun dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsider enam bulan kurungan," katanya.

baca juga: Korupsi Jiwasraya, Kejagung Periksa 13 Saksi

Fauzi Isra menambahkan, Artati Suryani juga diwajibkan, membayar uang pengganti sebesar Rp136 juta, dengan ketentuan apabila tidak dibayar dihukum satu tahun penjara. "Dasar memvonis terdakwa dengan dakwaan subsider yaitu pasal 3 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ," ujarnya.

Selain itu, tiga terdakwa lainnya yang divonis bersalah dengan dakwaan subsider jaksa, yakni Ferry Oktaviano, Iskamdar Hamzah, dan Syaiful.

baca juga: Terkait Uang Insentif Tenaga Medis di Masa Pandemi, Ini Kata Direktur RSUD Rasydin Padang

Ferry Oktavian dipidana empat tahun dan dikenakan denda Rp200 juta subsider 6 bulan, kemudian Iskandar Hamzah dipidana 1,5 tahun penjara denda Rp50 juta subsider tiga bulan, dan Syaiful dijatuhkan pidana selama dua tahun, denda Rp50 juta subsider tiga bulan.

Hukuman majelis hakim itu lebih ringan jika dibandingkan tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut para terdakwa selama 8,5 tahun penjara dengan dakwaan primer pasal 2 UU Tipikor.

baca juga: MA Disorot Soal 'Diskon' Hukuman Koruptor, Ini Kata DPR

Atas vonis Majelis Hakim tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum menyatakan sikap pikir-pikir apakah menerima atau mengajukan banding, begitu juga dengan Jaksa Penuntut Umum Kejari Padang, Budi Prihalda, dan Awilda.

Sebelumnya, dugaankorupsiterjadi pada pengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB yang anggaranya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013.

baca juga: Febri Diansyah Mundur dari KPK, Ini Respon Novel Baswedan

Dalam proses pengadaan, diduga terjadi sejumlah pelanggaran, dan manipulasi anggaran. Penyidik berkesimpulan telah terjadi tindak pidanakorupsiberupa penyalahgunaan wewenang yang berpotensi terhadap kerugian keuangan dan perekonomian negara.

"Modus dugaankorupsidilakukan dengan cara mengangkat harga satuan barang dari alat kesehatan, membuat dokumen fiktif dan mengatur proses lelang," ujarnya.

Kasusnya berawal dari laporan masuk dari masyarakat pada Maret 2016. Kala itu, RSUD RasidinPadangmendapatkan alokasi dana tugas pembantuan dekosentrasi APBN-TP 2013 sebesar Rp10 miliar pada Februari 2013.

Kemudian, Kementerian Kesehatan RI melalui Ditjen Bina Upaya kesehatan (BUK) mengundang Satker RSUD dr Rasidinpadanguntuk melakukan penelaahan Rencana Kegiatan Anggaran Kementerian dan Lembaga (RKA-KL) dengan melampirkan dokumen pembanding.

Setelah semuanya beres, lalu keluar Surat Keputusan (SK) Wali KotaPadangtentang penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) RSUD dr Rasidin. Setelah SK keluar, barulah dilakukan proses lelang oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) KotaPadang.

Pada proses lelang dilakukan evaluasi oleh panitia terhadap dokumen penawaran yang masuk dari empat peserta lelang. Sampai akhirnya ditetapkanlah oleh panitia sebagai pemenang lelang PT SMP, yang beralamat di Jakarta Timur dengan nilai kontrak sebesar Rp 9.000.000.000 , yang pelaksanaan kontraknya di mulai pada 1 Juli 2013 sampai serah terima barang pada November 2013.

Sampai proses pelaksanaan pengadaan selesai, PT SMP telah menerima pembayaran 100 persen sesuai dalam kontrak. Untuk mendalami kasus ini, jajaran Unit .

Dari hasil penelitian bahan keterangan dan dokumen ditemukan potensi dugaan tindak pidanakorupsi, oleh sebab itu kasus ditingkatkan ke tahap penyelidikan pada Juni 2016.

Editor: Muhammad Haikal