Ketidakhadiran Plt Bupati pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Ranperda Tuai Instruksi, Ternyata Ini Sebabnya

Suasana ruang Paripurna DPRD Solsel Setelah Rapat di Skor
Suasana ruang Paripurna DPRD Solsel Setelah Rapat di Skor (KLIKPOSITIF Kaka)

SOLSEL , KLIKPOSITIF - Dikarenakan Pelaksana tugas (Plt) Bupati Solok Selatan ( Solsel ) Abdul Rahman tidak hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Solsel tentang Pengambilan Keputusan Rancangan peraturan daerah (Ranperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2019, sejumlah anggota dewan menyampaikan instruksi sesaat setelah rapat tersebut dibuka Ketua DPRD Solsel Zigo Rolanda.

Sejumlah anggota DPRD mempertanyakan alasan ketidakhadiran Plt Bupati Solsel Abdul Rahman dan memberikan kuasa kepada Sekda Solsel Yulian Efi untuk menghadiri rapat tersebut.

baca juga: Tingkatkan Kualitas Pemilu, Bawaslu Solsel Gelar Sosialisasi Pengawasan Partisipatif

Diawali oleh Anggota DPRD Solsel dari fraksi Demokrat Dede Pasarela mengungkapkan bahwa untuk Paripurna pengambilan keputusan tersebut wajib dihadiri Bupati, tidak boleh diwakilkan.

"Pimpinan, rapat paripurna ini tentang pengambilan keputusan, jadi wajib dihadiri oleh Bupati. Harus ada alasannya mengapa Bupati tidak hadir, karena rapat ini tidak bisa diwakilkan begitu saja," katanya.

baca juga: Pengurus dan Kader Solid, DPD PAN Target Enam Kursi DPRD Pada Pemilu 2024

Senada, Solikhin dari fraksi PKS menyampaikan sejauh mana tata tertib DPRD mengatur tentang rapat paripurna yang wajib dihadiri Bupati atau yang dapat diwakilkan.

"Mohon dibacakan dulu tata tertib yang mengatur rapat paripurna seperti apa saja yang dapat diwakilkan atau diberi mandat sebelum rapat ini dilanjutkan," katanya.

baca juga: Usai Lantik PAW Anggota DPRD Solsel, Zigo: Setelah Dilantik Harus Rajin Ke Kantor

Sedangkan, Afrizal Chandra dari partai Golkar mengungkapkan bahwa rapat tersebut tentang pengambilan keputusan terhadap pertanggung jawaban keuangan yang sudah digunakan Pemerintah.

"Harus jelas alasannya mengapa Bupati tidak hadir. Jika karena sakit, maka ada surat keterangan sakit. Kalau ada urusan pemerintahan ke Kementerian, silahkan perlihatkan undangannya," katanya.

baca juga: Afri Nofiardi Dilantik Sebagai PAW Anggota DPRD Solsel

Mursiwal dari Faksi Nasdem mengatakan, jika Bupati tidak hadir dan telah diwakilkan serta tidak melanggar Undang-undang, maka paripurna itu sebaiknya dilanjutkan.

Hal itu katanya, mengingat waktu yang sudah terbatas. Jika tidak diparipurnakan berpengaruh terhadap dipa berikutnya.

"Saya sudah hubungi Bupati. Beliau ke Kementerian Sosial menjemput dana COVID-19. Ini diketahui oleh kepala Dinas Sosial," katanya.

Di sisi lain, Sekretaris DPRD Solsel Mardiana saat diminta pendapatnya mengatakan, sehubungan rapat paripurna tersebut pihaknya telah mencari referensi pada beberapa Sekwan di daerah lain mengenai ketidakhadiran Bupati tersebut.

"Kami sudah koordinasi dengan sekwan di daerah lain dan dalam PP nomor 12 tahun 2019, satu bulan setelah Ranperda ini diterima DPRD dan tidak diambil keputusan bersama pemerintah, maka kepala daerah dapat membuat Perkada. Tetapi itu semua tentunya, dikembalikan kepada anggota dewan," katanya.

Menanggapi semua pendapat tersebut, Ketua DPRD Solsel Zigo Rolanda mengatakan, agenda Paripurna DPRD tentang Rapat Paripurna tersebut adalah keputusan badan musyawarah (Bamus) yang dibuat DPRD bersama Pemerintah Daerah pada tanggal 7 Juli 2020 yang lalu dan keputusan Bamus adalah keputusan tertinggi kedua setelah paripurna.

Zigo melanjutkan, berdasarkan peraturan tata tertib DPRD Nomor 1 tahun 2018 pasal 143 ayat 5, rapat paripurna pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri Bupati.

"Untuk menjaga Marwah DPRD agar nantinya sebelum mengambil keputusan dan melangkah lebih jauh, rapat ini kita skor sampai pukul setengah dua," katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial PMD Solsel Zulkarnaini mengatakan pada Selasa (28/7), pihaknya ditelpon seseorang yang mengaku sebagai ajudan Menteri Sosial sehubungan pengusulan Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan sembako.

Orang tersebut imbuhnya, meminta dirinya agar datang kementerian sosial, namun karena ia tidak bisa datang orang tersebut menanyakan keberadaan Bupati yang kebetulan sedang di Jakarta.

"Kalau begitu Plt Bupati saja lansung kesini, kata orang tersebut. Lalu Saya berikan nomor kontak Plt Bupati untuk dihubungi. Itu yang saya tahu. Kalau undangan resminya memang tidak ada,"kata Zulkarnaini.

Sementara itu, Sekdakab Solsel Yulian Efi mengatakan bahwa tidak ada instruksi lansung dari Plt Bupati agar dirinya hadir dalam rapat paripurna tersebut.

"Tidak ada perintah lansung. Saya menerima surat mandat ini dari Kabag Pum. Karena Asisten I sedang tidak ada, makanya Kabag Pum lansung menyerahkan mandat Plt Bupati kepada saya. Itu saja," kata Yulian Efi.

Penulis: Kamisrial | Editor: Khadijah