112 Warga Padang Panjang Belum Rekam Data KTP Elektronik

PADANG PANJANG , KLIKPOSITIF - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kota Padang Panjang mewajibkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi masyarakat yang belum perekaman data kependudukan untuk segera melakukan perekaman data KTP Elektronik.

Kepala Disdukcapil Kota Padang Panjang Dra. Maini menyampaikan, dari data wajib KTP sesuai dengan Data Konsolidasi Bersih (DKB) Kemendagri Semester II Tahun 2019 sebanyak 39.981 orang. Dimana, 112 orang diantaranya belum melakukan perekaman data KTP Elektronik ke Disdukcapil.

baca juga: Kapolda: Pokdar Mitra Polri Wujudkan Kamtibmas

"Kita menghimbau kepada masyarakat yang belum melakukan perekaman data KTP Elektronik untuk segera melakukan perekaman data, sehingga tidak ada lagi wajib KTP di Kota Padang Panjang yang belum memiliki KTP Elektronik," kata Maini, Rabu (29/7).

Disampaikannya, sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Kartu Keluarga (KK) yang tidak diketahui pindah atau tidak lagi berdomisili di Kota Padang Panjang dalam waktu lebih satu tahun, yang tidak mengurus proses pindahnya akan dinonaktifkan datanya.

baca juga: Kerjasama dengan BPJS, PWI Padang Panjang Bagi-bagi Masker Gratis

"Kita tentunya terus mengupayakan, agar masyarakat yang belum mengurus administrasi kependudukannya agar secepatnya melakukan pengurusan. Kita juga telah menyampaikan data-data tersebut ke pihak kelurahan masing-masing, sehingga aparatur kelurahan juga mengetahui warganya yang belum mengurus administrasi kependudukannya," sebut Maini.

Dalam pencetakan administrasi kependudukan, lanjutnya, terhitung tanggal 1 Juli 2020 juga terjadi perubahan formulir dan buku yang digunakan dalam administrasi kependudukan sesuai dengan Permendagri Nomor 109 tahun 2019.

baca juga: Wako Fadly Harapkan Capaian Maksimal dalam Sensus Penduduk pada September 2020

"Pencetakan Adminduk selain KTP Elektronik dan KIA yang sebelumnya menggunakan kertas security printing atau kertas berhologram berwarna biru akan berubah menggunakan kertas HVS A4 80 gram berwarna putih berlaku bagi seluruh Dukcapil seluruh Indonesia, sesuai dengan Bab IV pasal 12 Permendagri Nomor 109 Tahun 2019," terang Maini. (rj)

Editor: Rezka Delpiera