Interpelasi DPRD ke Gubernur Sumbar, Supardi: Ada Penyesuaian Sesuai Waktu

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Supardi
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Supardi (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Supardi mengatakan interpelasi kepada Gubernur Sumatera Barat disesuaikan dengan waktu. Hal ini mengingat interpelasi terakhir dilakukan pada Maret 2020 lalu.

" Interpelasi ini akan disesuaikan dengan waktu. Interpelasi terakhir dilakukan Maret dan sekarang Agustus, jadi ada penyesuaian karena ada kebijakan-kebijakan kemarin itu, yang kita sorot secara teknis sudah ada pemberitahuan kepada gubernur, misalnya menyangkut kepada status Bank Nagari, makanya besok itu kita akan mengaitkan bahwa keseriusan pemprov dalam melakukan kebijakan konversi syariah, jadi ada pertukaran disitu," katanya di DPRD Sumbar usai penyampaian pandangan fraksi-fraksi terhadap hak interpelasi DPRD, Senin, 3 Agustus 2020.

baca juga: PKS Belum Tentukan Nama untuk PAW di DPRD Sumbar

Ia mengatakan seluruh fraksi menyetujui konsep atau draft DPRD. "Seluruh BUMD itu akan dilakukan audit, apakah audit khusus atau audit investigasi itu tergantung situasi. Itu nanti akan diminta oleh DPRD, bukan pemerintah provinsi. DPRD minta audit dilakukan oleh lembaga yang berkepentingan disana, dalam hal ini BPK atau sebagainya, namun resminya itu pada Rabu (5/3) pada kesepakatan ini," jelasnya.

Sebelumnya, DPRD Sumbar mengajukan hak interpelasi kepada gubernur Sumatera Barat terkait perjalanan dinas gubernur ke luar negeri, namun seiring waktu interpelasi itu berubah kepada BUMD yang ada di Sumatera Barat. (*)

baca juga: Catatan DPRD Sumbar Terhadap Ranperda Perubahan APBD 2020

[Hms-Sumbar]

Editor: Fitria Marlina