DPRD Sumbar Tetapkan Pandangan DPRD Terkait Penjelasan Gubernur Terhadap Hak Interpelasi

Paripurna menetapkan pandangan DPRD atas penjelasan gubernur, terhadap pelaksanaan hak interpelasi DPRD Sumbar dalam rapat paripurna, Rabu, 5 Agustus 2020.
Paripurna menetapkan pandangan DPRD atas penjelasan gubernur, terhadap pelaksanaan hak interpelasi DPRD Sumbar dalam rapat paripurna, Rabu, 5 Agustus 2020. (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat menetapkan pandangan DPRD atas penjelasan gubernur, terhadap pelaksanaan hak interpelasi DPRD Sumbar dalam rapat paripurna, Rabu, 5 Agustus 2020.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan dan mewujudkan check and ballances dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, DPRD Sumbar telah menetapkan penggunaan hak interpelasi DPRD, dengan keputusan DPRD Sumbar Nomor 02/SB/Tahun 2020.

baca juga: PKS Belum Tentukan Nama untuk PAW di DPRD Sumbar

"Dalam penggunaan hak interpelasi tersebut, terdpapat dua materi yang dimintakkan penjelasan kepada gubernur, yakni terkait kebijakan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan kebijakan pengelolaan aset milik pemerintah daerah. Dan dalam materi hak iterpelasi DPRD, terdapat beberapa catatan yang perlu dicermati," katanya saat sidang paripurna.

Catatan yang perlu dicermati itu diantaranya, dalam pengelolaan BUMD, terdapat persoalan yang cukup mendasar, yaitu rendahnya kinerja BUMD milik pemerintah daerah.

baca juga: DPRD Sumbar segera rampungkan Ranperda RPJPD dan APBD 2020

"Berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari restrukturisasi, likuidasi, maupun perubahan manajemen. Akan tetapi kinerja BUMD tidak juga menunjukkan perbaikan. Deviden yang diberikan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tidak sebanding dengan besaran nilai penyertaan modal yang dilakukan pemerintah daerah. Selain itu, rendahnya kinerja dan tidak kompetitifnya BUMD, disebabkan oleh banyak faktor, diantaranya kualitas dan kapasitas SDM, tidak adanya konsep Good Corporate Government dalam pengembangan BUMD, core bisnis yang sudah usang serta pola pikir pengurus yang masih berorientasi pada bagaimana cara menghabiskan uang dari penyertaan modal," jelasnya.

Catatan penting lainnya yaitu menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada pada BUMD milik pemerintah daerah dengan menjadi BUMD yang lebih kompetitif, sehingga pmerintah daerah harus menyusun konep pengembangan BUMD yang jelas dengan mengacu pada prinsip Good Corporate Governance (GCG), rekrutmen SDM yang transparan dan memiliki kemampuan sesuai dengan kebutuhan BUMD dan kebutuhan pasar.

baca juga: Catatan DPRD Sumbar Terhadap Ranperda Perubahan APBD 2020

"Selain itu, DPRD juga menyayangkan rendahnya pemahaman pemerintah daerah selaku pemegang saham pengendali dan selaku pihak yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap BUMD, sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017, sehingga terjadi kesalahan dalam pemilihan calon direksi PT Bank Nagari masa jabatan tahun 2020-2024," jelasnya.

DPRD juga sangat mendukung rencana konversi PT Bank Nagari dari kongvensional menjadi bank syariah, dengan catatan semua prosedur dan mekanisme menjadi bank syariah dipenuhi, baik sinkronisasi dengan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, POJK Nomor/POJK/64.03/2016 maupun dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017.

baca juga: RAPBD Perubahan Sumbar 2020 Diajukan, Pendapatan Daerah Turun 8,63 Persen

"Disisi lain, DPRD menilai pemerintah daerah lambat dalam menindaklanjuti rekomendasi-rekomendasiDPRD terkait penyelesaian permasalahan BUMD dan permasalahan terkait pengelolaan aset milik pemerintah daerah, yang mengakibatkan permasalahannya menjadi berlarut-larut sehingga merugikan BUMD dan pemerintah daerah sendiri," terangnya. (*)

[Hms-Sumbar]

Editor: Fitria Marlina