Merasa Dapat Perlakuan Diskriminatif, Orang Tua Siswa Asal Pessel Lapor Ombudsman

Kuasa Hukum Dafrizal Adek, Nurmita Yenti
Kuasa Hukum Dafrizal Adek, Nurmita Yenti (Klikpositif/Haikal)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Merasa mendapatkan perlakuan diskriminatif dan arogansi. Orang tua siswa berinisial FAF, Nofrizal Adek laporkan Kepala Cabang Dinas (Kacabdin) Pesisir Selatan, Dinas Pendidikan Sumbar dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bayang, ke Ombudsman Perwakilan Sumbar, Rabu (5/8/2020). Saat melapor Nofrizal Adek didampingi oleh kuasa hukumnya Nurmita Yenti.

Nurmita Yenti mengatakan, tindakan diskriminatif yang dialami oleh anak kliennya yang merupakan siswa SMA Negeri 2 Bayang. Berawal dari tertangkapnya FAF dengan siswi dengan inisial VA di kamar mandi sekolah pada Februari 2020 lalu. Atas perbuatannya tersebut, FAF diberi sanksi, namun tanpa memberikan solusi.

baca juga: Kasus COVID-19 Terus Naik, Ombudsman Nilai Pemerintah Lebih Prioritaskan Ekonomi

"Kami telah berusaha melakukan pendekatan secara persuasif dengan pihak sekolah dan Kacabdin. Namun kami tidak mendapatkan solusi, malahan kami mendapatkan perlakuan yang tidak sama karena VA masih tetap bisa bersekolah" katanya kepada KLIKPOSITIF usai melapor.

Nurmita Yenti tidak menampik tindakan FAF, meski tidak ada bukti yang kuat untuk mengatakan mereka telah melakukan tindakan asusila. Pihak sekolah menyarankan kepada Farizal Adek untuk mencari sekolah lain, karena sesuai dengan peraturan sekolah mereka harus dipindahkan ke sekolah lain.

baca juga: Ombudsman Temukan Indikasi Pemalsuan SK Domisili, Disdik: Terbukti Kelulusan Dibatalkan

"Saran itu telah kami lakukan, karena pandemi COVID-19 ini kami terkendala untuk mencari sekolah. Namun ada satu sekolah yang bersedia menerima FAF yaitu SMA Negeri 2 Koto XI Tarusan dengan syarat harus ada rekomendasi dari Kacabdin," ujarnya.

Saat meminta rekomendasi ke Kacabdin, pihaknya menyayangkan jawaban Kacabdin Pesisir Selatan Dinas Pendidikan Sumbar Sadrianto, yang tidak mau memberikan rekomendasi dan tidak memperbolehkan sekolah di Pesisir Selatan.

baca juga: Laporan Kisruh PPDB Sumbar ke Ombudsman Terkait Zonasi, Usia Anak, dan Pelayanan

"Kami disini merasa dirugikan sekali, FAF harus pindah sekolah di luar Pesisir Selatan dengan alasan FAF telah melakukan perbuatan yang melanggar moral," ujarnya lagi.

"Selain itu, Kacabdin Sadrianto juga mengeluarkan pernyataan, bila ada sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan ini menerima FAF, maka sekolah tersebut berhadapan dengan dirinya dan yang bisa menekannya harus berpangkat tinggi dari dirinya, kepada orang tua FAF," sambungnya.

baca juga: Ada Masalah dengan PPDB SMA/SMK: Laporkan ke Ombudsman Sumbar, Ini Nomor Layanannya

Nurmita Yenti menambahkan, untuk sekolah di luar Pesisir Selatan tentu hal yang menyulitkan secara ekonomi bagi keluarga. "Sementara orang tuanya hanya bekerja sebagai penjual buah dari pasar ke pasar tentu punya keterbatasan dalam segi ekonomi, terutama dalam COVID-19 ini," sambungnya.

Nurmita Yenti kembali menegaskan, ia tidak membantah perbuatan yang dilakukan oleh kliennya, namun jika itu perbuatan yang melanggar moral lalu mengapa hanya FAF yang ditindak. "Mengapa FAF dikatakan tersangka dan VA sebagai korban?. Tentu ada pihak yang berwenang yang mengatakan, sementara tindakan itu tidak sampai ke ranah hukum," tuturnya.

Ia menyebutkan, laporan kliennya ke Ombudsman untuk mendapatkan perlakuan yang sama sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 Undang-undang Dasar tahun 1945 dan bebas dari tindakan diskriminatif sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 2 Undang-undang Dasar tahun 1945.

Sementara itu, Kasi Penerimaan dan Verifikasi Laporan Ombudsman Perwakilan Sumbar Syauqi Al Faruqi mengatakan, pihaknya telah menerima laporan dari kuasa hukum Nurmita Yenti atas laporan Nofrizal Adek.

"Nantinya akan kami lakukan registrasi, selanjutnya kami lakukan verifikasi formil dan materil. Laporan yang disampaikan kepada kami cukup lengkap," katanya.

"Selanjutnya kami akan lakukan pengecekan data, baik itu salinan kronologi dan data pendukung lainnya, dan kemudian kami angkat dalam rapat pleno. Setelah itu baru asa tindak lanjut laporan," pungkasnya kemudian.

Editor: Muhammad Haikal