Hadiri Deklarasi Mahyeldi - Audi, Irwan Prayitno: Petahana Dilarang Kampanye Menggunakan Fasilitas Negara

Gubernur Sumbar Irwan Prayitno
Gubernur Sumbar Irwan Prayitno (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Irwan Prayitno mengatakan, tidak dibenarkan menggunakan fasilitas negara oleh pejabat negara baik yang maju di Pilkada 2020 ataupun yang tidak.

Saat ditanyakan kedatangannya ke lounching pasangan Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldi, Irwan mengatakan perannya sebagai gubernur adalah mensukseskan pilkada baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Jadi harus bersikap netral dan mengayomi semuanya.

baca juga: Fakhrizal Siapkan 17 Program Prioritas Bangun Sumbar

"Apalagi semua calon saya kenal, dan mereka orang-orang terbaik. untuk itu biarkan masyarakat yang memilih," kata Irwan usai menghadiri launching pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldi, Minggu (9/8) di Padang.

Irwan juga mengatakan, sebagai kader dari Partai Keadilan Sejahtera ( PKS ) tentunya memiliki keterikatan dengan partai tersebut, termasuk dengan dukungan bakal calon yang akan diusung oleh partai PKS . Namun begitu, dia sebagai gubernur Sumbar memberikan peluang pada semuanya untuk tampil dan berkompetisi secara sehat.

baca juga: Pemprov Sumbar Masih Menunggu SK Pjs, Kabiro Organisasi: Idealnya Hari Ini Sudah Dilantik

"Saya ini kan PKS , istri saya juga PKS (anggota DPR RI Nevi Irwan Prayitno). Secara struktural partai tentu terikat, siapapun yang punya keterikatan dengan partai tentunya pilihannya sesuai dengan partai," ujarnya.

Saat ditanyakan terkait keterlibatannya dalam kampanye, Irwan mengatakan hal itu akan dibicarakan oleh tim dan sudah diatur oleh peraturan pemerintah bahwa kepala daerah tidak boleh jadi Timses (Tim sukses), jadi ketua timses seperti dulu lagi. Akan tetapi kalau berkampanye Sabtu- Minggu tidak menggunakan fasilitas negara.

baca juga: Dapat Nomor Urut 1, Mulyadi - Ali Mukhni: Itu Nomor yang Sempurna

"Tapi kalau ikut berkampanye di hari Senin hingga Jumat harus mendapatkan izin dari Kemendagri untuk gubernur, kalau kabupaten kota izinnya ke gubernur semuanya sudah diatur," tukasnya. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir