Sidang Musyawarah Sengketa, Tim Fakhrizal-Genius Sebut KPU Tak Lakukan Verfak di Nagari Pemekaran

Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan
Sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan (Klikpositif/Haikal)

PADANG, KLIKPOSITIF -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menggelar sidang Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan lanjutan, Senin (10/8/2020). Diketahui Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan

menindaklanjuti permohonan sengketa oleh Tim Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) gubernur dan wakil gubernur jalur perseorangan, Fakhrizal dan Genius Umar . Sidang mengagendakan penyampaian permohonan oleh pemohon dan jawaban oleh termohon dalam hal ini KPU Sumbar.

baca juga: Karena Capaian Ini, Partai Golkar Usung Pasangan Sutan Riska - Dasril Panin di Pilkada Dharmasraya.

Kuasa Hukum Fakhrizal - Genius Umar , Virza Benzani mengatakan, permohonan yang disampaikan telah sesuai dengan yang rencana kita. Artinya, apa yang disampaikan dalam permohonan, telah sesuai dengan apa yang diinginkan.

Ia berharap nantinya, Bawaslu secara objektif menilai, memeriksa, memutus, bahwa apa yang dimohonkan itu mempunyai dasar hukum dan bukti yang kuat.

baca juga: Laporan Awal Dana Kampanye Pilkada Pessel, Ini Paslon dengan Saldo Terbanyak

Virza melanjutkan, dalam permohonan yang disampaikan terkait pemekaran nagari di Padang Pariaman. KPU Sumbar hanya melakukan verifikasi di nagari induk, tapi tidak melakukan verifikasi faktual di nagari pemekaran.

"Hal itu jelas sangat merugikan bakal pasangan calon. Itu telah mereka akui, hanya melakukan verifikasi di nagari induk, itu jelas menguntungkan permohonan kita, pembenaran dengan permohonan kita," katanya usai Sidang Musyawarah.

baca juga: Erman Safar - Marfendi Sementara Unggul dalam Poling Pilkada Versi Medsos Kaba Bukittinggi

Sementara itu, jawaban KPU Sumbar yang telah melakukan koordinasi dengan leison officer (LO) tim Fakhrizal - Genius Umar di lapangan itu tidak pernah dilakukan.

Jawaban itu, tidak mungkin bisa dibuktikan. Adapun KPU Sumbar menyatakan LO tidak ada di nagari, padahal ada LO di tingkat kabupaten kota. KPU kabupaten kota juga telah memiliki daftar LO tim sukses yang bisa berkoordinasi di lapangan. Jika pendukung tidak ditemukan oleh PPS, maka dapat melakukan koordinasi dengan LO.

baca juga: Paslon di Lima Puluh Kota Punya Pengawal Pribadi

"Itu akibatnya kerugian bagi kita, karena mereka tidak melakukan koordinasi. Padahal ketika pendukung tidak ditemui mereka dapat koordinasi, itu prosedur yang ada dalam protap mereka tapi mereka tidak lakukan. Akibat tidak melakukan koordinasi itu banyak menjadi tidak ditemui, sehingga ada ratusan ribu hak suara pendukung yang hilang," ujarnya.

Permohonan ini agar menjadi pelajaran bagi KPU Sumbar, bahwa semua proses dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, bukan dengan aturan yang dibuat-buat. Sebab itu akan merugikan pasangan calon.

"Kita optimis, ini tidak hanya kepentingan politis pasangan calon saja tapi soal hak masyarakat yang dihilangkan, persoalan ini harus dibuka, ini harus dibuktikan bahwa apa yang mereka lakukan banyak pelanggaran," katanya.

Komisioner KPU Sumbar Yanuk Sri Mulyani mengatakan, pihaknya sudah memberikan jawaban terkait permohonan yang disampaikan pemohon. Namun, ada perbaikan permohonan dan dari KPU juga akan ada perbaikan jawaban.

"Yang disampaikan oleh pemohon tadi terkait pemekaran nagari, permohonan sebelumnya pihak pemohon menyebut ada dua daerah Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Pasaman.

Ternyata, tadi ada perbaikan yang dimaksud tadi itu bukan Kabupaten Pasaman tapi Pasaman Barat," katanya di Kantor Bawaslu Sumbar.

Yanuk menambahkan, karena ada perbaikan permohonan, berarti akan ada juga jawaban perbaikan dan pihaknya sudah menyiapkan jawaban terkait hal itu.

Sesuai agenda, besok Musyawarah Penyelesaian Sengketa dilanjutkan dengan pembuktian dan menghadirkan saksi-saksi. "Kita dari KPU untuk pembuktian dan saksi siap melanjutkan Musyawarah," ujarnya.

Yanuk menjelaskan, tadi dipersidangan ia menyampaikan adanya kesepakatan kesepakatan antara LO dan KPU Padang Pariaman, khusus berkaitan dengan nagari pemekaran.

"Teman-teman KPU Padang Pariaman sudah melakukan rapat koordinasi dengan LO Bapaslon yang dihadiri oleh instansi lainnya. Dalam rapat itu disepakati, informasi terkait pendukung yang tidak ditemui itu disampaikan lewat WhatsApp dan bitly yang ada aplikasinya," tuturnya.

Meskipun LO Bapaslon hanya di tingkat kabupaten, lanjutnya, KPU tetap dengan sesuai kewajiban berkoordinasi dengan LO dan menyampaikan.

Ketua Bawaslu Surya Efitrimen mengatakan, musyawarah hari ini dengan agenda penyampaian permohonan oleh pemohon dan penyampaian jawaban oleh termohon ditunda. Musyawarah dilanjutkan, Selasa (11/8/2020) pukul 10:00 WIB.

Editor: Muhammad Haikal