Wakil Ketua DPRD Pessel Sebut Penghentian Gedung Baru RSUD Painan Tidak Bisa Sepihak

Wakil DPRD Pessel, Jamalus Yatim
Wakil DPRD Pessel, Jamalus Yatim (Kiki Julnasri/Klikpositif.com)
PESSEL , KLIKPOSITIF

- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Pesisir Selatan ( Pessel ), Sumatera Barat, Jamalus Yatim menyebut, penghentian relokasi pembangunan gedung baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tidak bisa dihentikan sepihak.

Menurut Jamalus Yatim, soal penghentian gedung baru RSUD Painan tidak seenteng keputusan Bupati Pessel Hendrajoni. Sebab, kebijakan itu dibuat melalui Peraturan Daerah (Perda).

baca juga: TMMD 109 di Pessel, Para Personel TNI Tak Tinggal Bersama Orang Tua Angkat

Diketahui, relokasi proyek RSUD Painan disahkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 3 Tahun 2014, dimasa periode Bupati Nasrul Abit. Di mana melalui Perda, pembangunan dilakukan dengan dana pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Sedikitnya, anggaran yang dipinjam ke PIP senilai Rp99 miliar, dengan rincian Rp96 miliar untuk konstruksi dan Rp3 miliar untuk alat kesehatan (Alkes) dengan jangka waktu 5 tahun pinjaman.

baca juga: Mahasiswa Baru UMMY Solok Ikuti Pengenalan Kehidupan Kampus

"Jadi tidak bisa diberhentikan begitu saja. Jika dibuat dengan Perda, harus dihentikan lagi dengan pencabutan Perda," ungkapnya pada KLIKPOSITIF .

Menurutnya, jika memang sudah ada persoalan jauh hari seharus Bupati Pessel harus berunding bersama DPRD . Sebab, setiap kebijakan yang dibuat dengan Perda harus dihentikan melalui Perda.

baca juga: Bawaslu Pessel Temukan Dua Oknum yang Diduga Langgar Netralitas PNS

"Karena sebelum disahkan menjadi Perda, diverifikasi ke provinsi. Dan Perda ini adalah turunan daripada Undang-undang," terangnya.

Lanjutnya, menyoal adanya temuan BPKP yang disampaikan Bupati Pessel Hendrajoni, Jamalus Yatim harus diusut tuntas. Bukan dalam artian, harus menghentikan secara sepihak.

baca juga: Kasus COVID di Pessel Terus Bertambah, Total Hingga Hari Ini Sudah Tercatat 253 Orang

"Itu sudah ketentuannya. Jadi kalau benar ada temuan BPKP bermasalah. Kita mendukung untuk diproses, siapa yang bersalah harus bertanggungjawab," jelasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPRD Pessel , Alkisman mengungkapkan, persoalan relokasi RSUD adalah uang daerah. Jika benar ada temuan BPKP terkait kerugian negara harus diproses secara hukum.

"Tentu, kita sebagai pemerintahan, antara DPRD dan pemerintah harus bertanggungjawab atas uang rakyat yang digunakan," terangnya.

Kendati demikian, terkait adanya hasil temuan BPKP yang disampaikan Bupati Pessel , pihaknya akan memastikan dulu melalui salinan resmi yang dikirim BPKP kepada Bupati Pessel .

"Seharusnya DPRD harus memiliki ini juga, jadi dengan itu kami dari Komisi II bisa untuk mempelajari untuk diusulkan kepada Pimpinan," tutupnya.

Sebelumnya Bupati Pessel , Hendrajoni dalam penyampaian laporan hasil pemeriksaan (LHP) audit Badan Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) yang sudah diterimanya sejak 12 Maret 2020.

Ia mengatakan, tidak melanjutkan kembali pembangunan tersebut, karena ada sejumlah dugaan penyimpangan yang terjadi sesuai temuan hasil audit dari BPKP Perwakilan Sumatera Barat.

Setidaknya, selain adanya temuan dugaan penyimpangang secara teknis, gedung RSUD yang dibangun dimulai dimasa periode akhir masa jabatan Bupati Pessel Nasrul Abit itu, juga diduga telah menimbulkan kerugian negara senilai Rp32 miliar.

"Pemerintah tidak akan melajutkan, Kalau kalau saya lanjutkan, saya akan menjadi tersangka," ungkap Hendrajoni dalam penyampaian hasil audit BPKP Sumbar sela rapat paripurna DPRD Pessel , Senin 10 Agustus 2020.

Diketahui proyek relokasi RSUD M Zein Painan ini dibangun diakhir masa periode Bupati Nasrul Abit (2010-2015) menggunakan dana pinjaman dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP).

Berdasar Perda Nomor: 3 Tahun 2014 tentang Pinjaman Pemkab Pessel kepada PIP. Besar pinjaman Rp99 miliar, dengan rincian Rp96 miliar untuk konstruksi dan Rp3 miliar untuk Alkes dengan jangka waktu 5 tahun pinjaman.

Penulis: Kiki Julnasri | Editor: Ramadhani