DPRD Sumbar Sepakati Dua Ranperda Prakasa untuk Dibahas

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi prakarsa DPRD pada rapat paripurna, Selasa, 4 Agustus 2020.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi prakarsa DPRD pada rapat paripurna, Selasa, 4 Agustus 2020. (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat menetapkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) menjadi prakarsa DPRD pada rapat paripurna, Selasa, 4 Agustus 2020.

Dua Ranperda itu adalah Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan yang digagas oleh Komisi II, serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang digagas oleh Komisi V DPRD Sumbar.

baca juga: Fraksi - Fraksi di DPRD Sumbar Cermati RAPBD 2021, Pendapatan dan Belanja Daerah Disorot

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan pembentukan kedua Ranperda ini telah masuk dalam program pembentukan perda (Propemperda) Provinsi Sumbar Tahun 2020.

"Ide pembentukan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan muncul setelah Komisi II melihat kondisi nelayan kita yang pada umumnya masih hidup pada garis kemiskinan, dan belum tergarapnya potensi sumber daya kelautan yang kita miliki secara optimal," katanya.

baca juga: RAPBD Sumbar 2021 Diajukan, Ini Agenda Prioritas Mempertahankan Pertumbuhan Ekonomi

Ia mengatakan hampir 32 persen dari jumlah masyarakat miskin di Sumbar adalah masyarakat pesisir yang aktivitas sehari-harinya sebagai nelayan. "Hal ini tentu perlu menjadi perhatian semua kepentingan di daerah.

Sedangkan untuk pembentukan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, sambung dia, ini adalah tindaklanjut dari diundangkannya, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Disabilitas dan beberapa peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan dari Undang-undang yang belum terakomodir dalam Perda Provinsi Sumbar Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas." jelasnya.

baca juga: Ratusan Serikat Pekerja dan Mahasiswa Kembali Unjuk Rasa Tolak Omnibus Law di DPRD Sumbar

Menurutnya, dengan telah disetujui dan ditetapkannya Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, serta Ranperda tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai prakarsa DPRD. "Maka kedua Ranperda tadi telah dapat dilanjutkan pada proses pembahasan di tingkat DPRD dan pemerintah daerah, sesuai tahapan yang diatur dalam tata tertib DPRD tentunya.

Kepada Komisi II dan V sebagai pengusul kami minta untuk dapat menyiapkan nota penjelasan Ranperda, dan kajian naskah akademisnya, untuk selanjutnya dapat disampaikan pada pemerintah daerah dan diagendakan jadwal pembahasannya dalam rapat paripurna yang akan datang," jelasnya.

baca juga: Anggota DPRD Sumbar Meninggal Dunia, Rekan Sejawat: Dia Orang Baik

Juru Bicara Bapem Perda DPRD Sumbar, Sitti Izzati Aziz menjelaskan, dari hasil kajian, harmonisasi, dan pembulatan konsepsi yang telah dilakukan, dua Ranperda tersebut secara prinsip telah memenuhi syarat dan layak untuk diteruskan sebagai prakarsa DPRD.

"Meski demikian, catatan perbaikan Bapem Perda ada beberapa hal yang perlu diperbaiki, dipertegas atau diperdalam karena masih normatif. Pada prinsipnya dua Ranperda ini sangat dibutuhkan dan sudah layak untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan dengan catatan bahwa beberapa hal tersebut perlu diperbaiki," kata Sitti.

Rapat paripurna ini juga beragendakan penyampaian nota penjelasan dari pengusul. Nota Penjelasan Ranperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan disampaikan oleh Leli Arni selaku juru bicara Komisi II. Sedangkan Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disampaikan oleh Ismet Amzis dari Komisi V.

Ismet Amzis menjelaskan, terkait Ranperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, ini diusulkan Komisi V berangkat dari realita di lapangan, dimana masih adanya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

"Penyandang disabilitas, terutama perempuan dan anak rentan mengalami diskriminasi, pelecehan dan kekerasan seksual. Sehubungan layanan publik untuk penyandang disabilitas, prakteknya juga masih dijumpai diskriminasi, meski prinsip layanan publik itu berlaku untuk semua warga," katanya.

Dari realita di tengah masyarakat, sebagian besar penyandang disabilitas di Sumbar hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan berada di bawah garis kemiskinan. Hal ini terjadi karena, masih adanya diskriminasi, marginalisasi, isolasi, sikap apriori, sinisme, dan juga adanya stigma penyandang disabilitas dianggap aib atau kutukan.

"Stigma itu tidak hanya muncul dari kalangan masyarakat awam, tapi juga diekspresikan sebahagian kalangan intelektual, kalangan agamawan, kalangan pemegang kebijakan dan bahkan dari kalangan keluarga," jelasnya.

Ia menambahkan, dalam dunia kerja, peluang penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan juga sangat sempit sekali, baik menjadi PNS, pegawai swasta, bekerja di BUMN atau di BUMD.

Ismet mengutarakan, berangkat dari berbagai permasalahan tadi, tujuan diusulkannya Ranperda ini adalah sebagai berikut, mewujudkan pemajuan perlindungan dan pemenuhan hak azazi manusia, dan kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara.

Selanjutnya, menjamin upaya pemenuhan hak yang melekat pada diri penyandang disabilitas, mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas lebih berkualitas, adil, sejahtera, mandiri dan bermartabat, melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan, dan segala tindakan diskriminasi, dan beberapa yang lain. (*)

Editor: Fitria Marlina