Golkar Targetkan Kemenangan 60 Persen di Pilkada Sumbar

Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, Sumbar, Afrizal.
Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar, Sumbar, Afrizal. (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Partai Golongan Karya ( Golkar ) Sumatera Barat targetkan kemenangan 60 persen pada pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020. Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar , Sumbar, Afrizal.

"Target yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) kepada kita dalam Pilkada tahun ini adalah menang 60 persen di provinsi, baik pengusung dan mendukung di Sumbar. Hal itu tentunya akan kita upayakan semaksimal mungkin agar angka itu terpenuhi dan berharap angka itu terpenuhi. Kita punya masa indah periode 2014-2019. Kita menang di 12 kabupaten/kota dan untuk DPRD nya dan kita menang di 17 kabupaten/kota," katanya di DPRD Sumbar.

baca juga: Prioritaskan Pembangunan di Timpeh, Ninik Mamak dan Tokoh Masyarakat Siap Dukung SR-Labuan

Pihaknya juga berharap dibawah kepemimpinnan Khairunnas mampu menterjemahkan program yang sudah diberikan oleh DPP kepada pihaknya di Sumatera Barat. "Harapan baru, semangat baru,dan periode baru ini memberikan nuansa berbeda dari tahun sebelumnya. Langkah dan program bagaimana memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat, dengan strategi agar calon yang kita usut betul-betul dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Sumbar, dimana mereka ditempatkan sebagai calon kepala daerah atau wakil kepala daerah," jelasnya.

Afrizal juga menekankan jika kepala daerah yang diusung menang, maka mereka harus memiliki kapasitas dan kemampuan dalam mnegedepankan nasib orang banyak. "Sehingga betul-betul bisa diterima oleh masyarakat Sumbar," jelasnya.

baca juga: Silaturahmi dengan Rizki Kurniawan, Audy Ingatkan Generasi Milenial Ikut dalam Pesta Demokrasi Pilkada Serentak 2020

Pilkada serentak akan digelar 9 Desember 2020. Sumbar akan melaksanakan Pilkada di 13 kabupaten/kota dan pemilihan gubernur. Tahapan Pilkada sendiri sudah dimulai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Juli lalu. (*)

Editor: Fitria Marlina