ASN Dukung - mendukung di Pilkada, Sekda Sumbar: Bisa Tak Naik Pangkat

Sekdaprov Sumbar Drs. Alwis
Sekdaprov Sumbar Drs. Alwis (Istimewa)

PADANG, KLIKPOSITIF - Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar) Drs. Alwis menegaskan, Aparatur Sipil Negara ( ASN ) tak netral atau dukung - mendukung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan disanksi.

Jika terbukti tidak netral di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sanksi bisa tidak naik jabatan.

baca juga: Usai Jabat Dua OPD di Pessel, Ahda Yanuar Kembali ke Pemprov

"Dulu berakhir di PTUN, sekarang lebih ketat. Jika terbukti KASN bisa memblokir data pelanggar netralitas sehingga tidak bisa naik pangkat, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat hingga pemberhentian tidak terhormat," jelasnya saat dihubungi KLIKPOSITIF , Rabu, 12 Agustus 2020.

Untuk itu, Alwis meminta kepada seluruh ASN di Sumbar untuk tidak terlibat dukung - mendukung dalam pemilihan kepala daerah.

baca juga: Bupati Pessel: Jangan Bekerja Asal Bapak Senang

"Sebagai ASN jalankan saja fungsi dan tugas kita selama proses Pilkada berlangsung. Soal pilihan dalam kotak suara kita tuangkan," katanya.

Alwis menjelaskan ada Adapun 12 sanksi bagi ASN tidak netral yakni mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.

baca juga: Kesulitan Dalam SIPD, Pj Gubernur Sumbar Tetap Minta Pencairan Anggaran Sesuai Jadwal

Kemudian, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

"Ada sanksi moral melalui pernyataan secara tertutup atau secara terbuka dan terakhir pemberhentian tidak secara hormat sebagai PNS," tukasnya. (*)

baca juga: Selama Libur Imlek, Pegawai ASN dan Keluarga Dilarang Mudik Atau Bepergian ke Luar Daerah

Editor: Joni Abdul Kasir