Bawaslu Sumbar Catat 19 Kasus Terkait Netralitas ASN di Tahapan Pilkada 2020

Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen
Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu ) Sumatera Barat (Sumbar) mencatat, selama proses tahapan pilkada 2020 terjadi 19 pelanggaran yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara ( ASN ) di Sumbar.

Pelanggaran netralitas ASN tersebut diantaranya, terdapat 1 kasus di tingkat provinsi Sumbar, 1 kasus di Tanah Datar, 1 Pasaman Barat, 2 Pesisir Selatan, 4 Padang Pariaman, 2 Kabupaten Solok, 2 Kabupaten Pasaman, 1 Kabupaten Limapuluh Kota, 1 Kabupaten Agam, 2 Kota Solok, dan 2 dari Kabupaten Sijunjung.

baca juga: Polresta Padang Turunkan Ratusan Personil Amankan Tahapan Pilkada di KPU Sumbar

"Total kasus netralitas ASN ada 19 yang diteruskan ke KASN, dari jumlah tersebut 16 sudah diberikan rekomendasi sanksinya langsung ke dinas kepegawaian daerah masing-masing," kata Ketua Bawaslu Sumbar Surya Efitrimen, Rabu (12/8)

Dari data yang dihimpun Bawaslu Sumbar ada beberapa poin trend pelanggaran netralitas ASN diantaranya, mendeklarasikan diri sebagai calon kepala daerah, ASN melakukan pendekatan atau pendaftaran ke salah satu partai politik, dan ASN menghadiri kegiatan silahturahmi (yang menguntungkan bakal calon).

baca juga: Jadi Cagub Pertama Asal Pessel, Rang Pasisia Diimbau Menangkan NA-IC di TPS

Selain itu, untuk pelanggan kode etik yang sudah disidangkan ada tiga, dua diantaranya sudah diputuskan (KPU Kabupaten Solok Selatan dan Bawaslu Padang Pariaman), dan satu sedang proses sidang. Serta yang sedang menunggu hasil putusan Bawaslu Padang Pariaman.

"Kabupaten Solok Selatan seorang komisioner KPU dan sudah ada keputusan dari DKPP, akan disidangkan ketua KPU kabupaten limapuluh kota," katanya.

baca juga: KPU Solsel Umumkan 112.250 DPS, Masyarakat Diminta Pastikan Nama Terdaftar

Untuk laporan dugaan pidana waktu verifikasi faktual di kabupaten Limapuluh Kota dan Kota Bukittinggi. Prosesnya dihentikan dipembahasan Sentra Gakkumdu kedua.

Sementara itu, Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sekdaprov Sumbar) Drs. Alwis menegaskan, Aparatur Sipil Negara ( ASN ) tak netral atau dukung - mendukung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) akan disanksi.

baca juga: Rakor Bawaslu Solsel Tentang Pengawasan Pilkada Hasilkan 5 Poin Komitmen

Jika terbukti tidak netral di Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), sanksi bisa tidak naik jabatan.

"Dulu berakhir di PTUN, sekarang lebih ketat. Jika terbukti KASN bisa memblokir data pelanggar netralitas sehingga tidak bisa naik pangkat, penundaan kenaikan gaji, penurunan pangkat hingga pemberhentian tidak terhormat," jelasnya.

Untuk itu, Alwis meminta kepada seluruh ASN di Sumbar untuk tidak terlibat dukung - mendukung dalam pemilihan kepala daerah.

"Sebagai ASN jalankan saja fungsi dan tugas kita selama proses Pilkada berlangsung. Soal pilihan dalam kotak suara kita tuangkan," katanya.

Alwis menjelaskan ada Adapun 12 sanksi bagi ASN tidak netral yakni mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pernyataan tidak puas secara tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun.

Kemudian, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri

"Ada sanksi moral melalui pernyataan secara tertutup atau secara terbuka dan terakhir pemberhentian tidak secara hormat sebagai PNS," tukasnya. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir