Bawaslu Lima Puluh Kota Petakan Potensi Pelanggaran Pada Tahapan Pencalonan

Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Yoriza Asra.
Ketua Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota, Yoriza Asra. (Ist)

LIMA PULUH KOTA, KLIKPOSITIF - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lima Puluh Kota, Yoriza Asra mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan pemetaan terhadap potensi pelanggaran tahapan pencalonan untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 yang akan berlangsung 9 Desember nanti.

Diantara potensi pelanggaran tersebut adalah Panitia Pemungutan Suara (PPS) di nagari-nagari tidak melaksanakan verifikasi faktual sesuai peraturan perundang-undangan. Selanjutnya pendaftaran bakal pasangan calon pada last minute, indikasi mahar politik. Potensi bakal pasangan calon yang menggunakan dokumen palsu dalam mendaftar. Terakhir, konflik kepengurusan di internal Parpol.

baca juga: Baliho Paslon Pilkada Sudah Bertebaran, Bawaslu Sumbar: Itu Bukan APK Resmi dan Akan Ditertibkan

"Hari ini (Kamis, 13/8) adalah hari terakhir pelaksanaan Coklit (pencocokan dan penelitian) data pemilih. Tiga hari sebelum berakhirnya verfak perbaikan dukungan calon perseorangan dan 23 hari menjelang pendaftaran bakal pasangan calon ke KPU (4-6 September)," terang Yori saat membuka kegiatan Rapat Koordinasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pilkada Tahun 2020 Bersama Stakeholder Pemilihan Kabupaten Lima Puluh Kota di Tanjung Pati, Kamis (13/8).

Dikarenakan semakin dekatnya waktu pendaftaran bakal pasangan calon tersebut, Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menggelar rakor yang juga menghadirkan ahli hukum selaku narasumber, KPU, dan perwakilan calon ataupun parpol.

baca juga: Update COVID-19 di Lima Puluh Kota, 11 Sembuh dan 6 Positif

"Tujuan rakor ini adalah untuk meminimalisir terjadinya pelanggaran pada tahapan pencalonan nanti," katanya.

Dikatakan Yori, koordinasi dengan para stakeholder penting untuk memastikan tahapan pendaftaran bakal calon bisa berjalan sesuai dengan aturan berlaku.

baca juga: Bawaslu Payakumbuh Ajak Masyarakat untuk Ikut Berpartisipasi Dalam Pengawasan Pilkada

"Seperti dengan Dinas Pendidikan, kemungkinan akan dibutuhkan untuk memverifikasi ijazah bakal pasangan calon tersebut," kata Yori. (*)

Editor: Taufik Hidayat