DPRD Sumbar Ikuti Rapat Paripurna Istimewa Dengarkan Pidato Presiden RI

Rapat paripurna sidang istimewa
Rapat paripurna sidang istimewa (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mengikuti rapat paripurna istimewa dengan mendengarkan pidato presiden Republik Indonesia, pada sidang tahunan MPR dan HUT RI ke 75 tahun 2020, Jumat, 14 Agustus 2020.

Sidang istimewa dimulai pukul 09.00 Wib dengan dihadiri oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Sumbar, Irwan Prayitno dan Nasrul Abit, pimpinan dan anggota DPRD Sumbar, baik secara virtual atau hadir fisik.

baca juga: PKS Belum Tentukan Nama untuk PAW di DPRD Sumbar

Supardi mengatakan dalam sidang paripurna istimewa kali inibada tiga pidato, yakni pidato presiden RI dihadapan sidang tahunan MPR tahun 2020 dalam rangka menyampaikan laporan tahunan lembaga negara dan lembaga pemerintahan. "Kedua pidato kenegaraan presiden Republik Indonesia dalam rangka HUT kemerdekaan RI ke 75 tahun 2020. Ketiga pidato presiden RI dalam rangka penyampaian pengantar/keterangan pemerintah atas RUU tentang APBD tahun 2021," katanya di DPRD Sumbar.

Ia mengatakan dalam sistem demokrasi, rakyat merupakab pemegang kekuasaan tertinggi yang dijewatahkan oleh MPR, perlu mengetahui sejauh mana lembaga negara dan lembaga pemerintahan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya, sesuai dengan yang diamanatkan dalam konstitusi NKRI.

baca juga: DPRD Sumbar segera rampungkan Ranperda RPJPD dan APBD 2020

"Masyarakat perlu mengetahui, sampai sejauhmana capaian kerja masing-masing lembaga negara dan sampai sejauh mana permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya," tuturnya.

Sebagai pemberi kedaulatan, rakyat dapat pula memberikan evaluasi dan umpan balik terhadap kinerja lembaga negara dan lembaga pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewenangannya.

baca juga: Catatan DPRD Sumbar Terhadap Ranperda Perubahan APBD 2020

" Namun permasalahannya, terbatasnya ruang dan saluran yang bisa digunakan oleh rakyat untuk melaksanakan kedaulatannya dalam rangka mengevaluasi dan memberikan umpan balik terhadap kinerja lembaga negara dan lembaga pemerintahan," terangnya.

Supardi menyebutkan persoalan-persoalan dis integritas, kerawanan sosial dan kerawanan ekonomi menunjukkan tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran, masih menjadi hambatan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

baca juga: RAPBD Perubahan Sumbar 2020 Diajukan, Pendapatan Daerah Turun 8,63 Persen

"Diluar hal tersebut, hal yang perlu jadi perhatian semua pihak yakni komitmen kita terhadap negara dan bangsa Indonesia. Rasa memiliki dan rela berkorban sebagaimana yang ditunjukkan oleh pejuang kemerdekaan, sudah mulai hilang dark sanubari masyarakat," terangnya.

Dalam sidang paripurna ini, diikuti oleh anggota DPRD melalui hadir secara fisik dan secara virtual. (*)

Editor: Fitria Marlina