DPRD Sumbar Ingatkan Pemprov untuk Gali Potensi Pendapatan untuk 2021

DPRD Sumbar
DPRD Sumbar (KLIKPOSITIF/Fitria Marlina)

PADANG, KLIKPOSITIF - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat mengatakan, pemerintah provinsi harus bisa menggali setiap potensi yang ada di daerah ini. Hal ini mengingat kondisi keungan negara yang juga kurang menguntungkan untuk saat ini.

"Negara dalam kondisi kurang menguntungkan karena ada sektor pendapatan yang tak sesuai dengan target. Artinya pemerintah provinsi juga harus waspada bahwa ada sektor pendapatan yang tidak sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)," kata Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

baca juga: Dinilai Terbuka Dalam Segala Hal, Ketua DPRD Sumbar Terima AMP

Ia mengatakan melihat kondisi hari ini, artinya pemerintah provinsi juga harus waspada, dengan kebijakan-kebijakan yang akan diambil. "Tentunya dengan kebijakan-kebijakan cerdas untuk menggali lebih dalam soal pendapatan yang kuat dari Sumbar, sehingga tak bergantung kepada bantuan-bantuan atau anggaran pusat," jelasnya.

Supardi mengatakan untuk tahun 2021, penyerapan dana tetap fokus pada pendidikan dan kesehatan. "Sedangkan untuk tahun 2021, dalam penanganan COVID-19 akan berfokus pada recovery ekonomi, sehingga ini harus jadi perhatian bersama," jelasnya.

baca juga: Pemprov dan DPRD Sumbar sepakati APBD Sumbar 2021 sebesar Rp6,73 Triliun

Sebelumnya, pemerintah mengatakan pada masa transisi RAPBN tahun 2021 dengan rencana Pendapatan Negara Rp1.776,4 triliun dan Belanja Negara Rp2.747,5 triliun, maka Defisit Anggaran diperkirakan mencapai Rp971,2 triliun atau setara 5,5% dari PDB. Defisit anggaran tahun 2021 akan dibiayai dengan memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan yang aman, dan dikelola secara hati-hati.

Pembiayaan utang dilaksanakan secara responsif mendukung kebijakan countercyclical dan akselerasi pemulihan sosial ekonomi. Pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga Pemerintah secara konsisten. Pembiayaan defisit RAPBN tahun 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah. (*)

baca juga: Sekretariat DPRD Sumbar Terima Anugrah Informatif

Editor: Fitria Marlina