Sri Mulyani Diminta Tagih Piutang Pajak ke Perusahaan

Menteri KeuanganSri MulyaniIndrawati
Menteri KeuanganSri MulyaniIndrawati (Net)

KLIKPOSITIF -Komisi XI DPR RI meminta Menteri KeuanganSri MulyaniIndrawati lebih memburu piutangpajaknegara ketimbang menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN), agar bebanutangtak semakin menumpuk.

Hal tersebut diutarakan anggota Komisi XI DPR RI Dolfie OFP saat rapat kerja bersama, di ruang Komisi XI DPR RI, Rabu (26/8/2020).

baca juga: Terkait Vaksin Corona, dr Berlian Idris: Tolong Jangan Main-main dengan Nyawa Manusia

"Jadi kapan itu (piutang pajak) bisa ditagih bu, dibayarkan? Itu bisa tambah penerimaan, ketimbang menerbitkan SBN," kata Dolfie.

Fraksi PDIP ini pun meminta kepada mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut untuk menghitung ulang piutang pajak yang belum terbayarkan kepada negara tersebut, berapa jumlahnya sehingga dapat menambah pemasukan kas negara.

baca juga: Shin Tae-yong Punya Data Nama-nama Pemain Keturunan, Siapa Saja?

"Tahun ini dan 2021 berapa piutang yang bisa ditagih?," tanya Dolfie.

Atas pertanyaan tersebut, Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah tak tinggal diam dengan piutang pajak yang belum lunas tersebut, makanya kata dia, sejak bulan Juli tahun ini pemerintah sudah mulai menerapkan Revenue Accounting System (RAS) yang gunanya melihat siapa saja yang memiliki piutang pajak kepada negara.

baca juga: Terekam CCTV Bocah Diculik saat Main di Teras Rumah, Dimasukkan Karung

"Kami berharap RAS ini akan betul-betul meng-address isu pajak," katanya.

Sri Mulyani mengakui memang selama ini selalu memperoleh temuan mengenai kelemahan dalam penatausahaan piutang perpajakan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

baca juga: Kemenag Ingin Siapkan Materi Khutbah Jumat, DPR Beri Respon: Tak Masalah Kalau Bukan Wajib

Dari setiap laporan keuangan yang disampaikan BPK selalu menjadi temuan dan pertanyaan yang selalu disampaikan.

"Memang selama saya menjadi Menteri Keuangan berkali-kali BPK menyampaikan pertanyaan dan temuan mengenai hal ini," ucapnya.

Editor: Eko Fajri