Sri Mulyani Berharap Vaksin Corona Segera Ditemukan

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (Net)

KLIKPOSITIF - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sangat berharap vaksin corona atau Covid-19 bisa segara ditemukan, karena bisa berdampak positif terhadap kehidupan masyarakat sekaligus perekonomian nasional .

Hal tersebut dikatakan Sri Mulyani saat menjadi pembicara kunci dalam acara webinar Mahkamah Agung (MA), Kamis (27/8/2020).

baca juga: Rencana Vaksinasi COVID-19 pada Minggu kedua November Terancam Molor

"Ini (vaksin) memiliki implikasi luar biasa terhadap kegiatan seluruh masyarakat termasuk aspek ekonomi ," kata dia.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan bahwa proses pemulihan ekonomi nasional tidak akan berjalan mulus, selama penyebaran virus corona masih masif.

baca juga: Kadis Kesehatan Pemko Pariaman Positif COVID-19

Dia menuturkan kemerosotan pertumbuhan ekonomi pada kuartal II yang lalu sebesar minus 5,32 persen merupakan imbas luar biasanya pagebluk corona menghantam perekonomian nasional .

"Konsumsi masyarakat merosot, investasi mengalami kontraksi, dan kegiatan ekspor-impor juga menurun sangat tajam," ujarnya.

baca juga: FDA Setujui Obat yang Digunakan Trump Menjadi Obat Covid-19

Maka dari itu wanita kelahiran Lampung ini sangat berharap obat penawar Covid-19 bisa segara ditemukan dan didistribusikan kepada masyarakat.

Sambil menunggu vaksin ditemukan pemerintah kata dia tetap menjalankan proses Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang tetap mementingkan akuntabilitas.

baca juga: Jelang Akhir Pekan Harga Emas Batangan Turun Lagi

"Pemerintah menyadari bahwa langkah-langkah dalam situasi extraordinary dan emergency harus tetap akuntabel," pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah mencatat hingga 19 Agustus 2020, realisasi penyerapan anggaran sudah mencapai 25,1 persen dari pagu. Hal ini memerlukan percepatan penyerapan untuk mengurangi tekanan dan menjaga pertumbuhan ekonomi .

"Realisasi dari Rp 695 triliun ini (adalah) Rp 174,79 triliun atau 25,1 persen dari pagu. PEN berdasarkan periode tanggal terakhir 19 Agustus (2020)," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, ia menerangkan bahwa alokasi anggaran Penanganan Covid-19 dan PEN total sebesar Rp 695,2 triliun.

Sudah ada dalam DIPA Rp 350 triliun, yang dilaksanakan tanpa perlu DIPA Rp 155,96 triliun dan yang masih belum ada DIPA-nya Rp 189,23 triliun.

Menkeu menyatakan akan berusaha mempercepat pelaksanaan penyerapan anggaran dengan berkoordinasi lintas kementerian. Jika masih ada program yang belum jalan, maka akan didesain ulang.

"Kita sekarang mendorong, koordinasi dengan Menko dan para Menteri untuk mempercepat pelaksanaan program sampai Desember nanti. Kalau ada program yang belum jalan akan diredesign sehingga bisa dilaksanakan lebih baik," tegasnya.

Ia merinci penyerapan yang sudah digunakan di bidang kesehatan dan perlindungan sosial.

"Untuk beberapa item, di bidang kesehatan, sudah terealisir Rp 7,36 triliun dari Rp 87,55 triliun. Untuk perlindungan sosial, sudah terealisir Rp 93,18 triliun dari Rp 203,9 triliun. Semua program perlindungan sosial diperpanjang hingga Desember meskipun ada beberapa bantuan tunai ada yang diturunkan dari Rp 600 jadi Rp 300 ribu. Kartu Prakerja sudah mulai jalan, BLT Desa juga," paparnya.

Kemudian untuk bantuan Sektoral dan Pemda sudah terealisir Rp 12,4 triliun dari Rp 106,05 triliun terutama untuk program padat karya, DID, DAK Fisik, dan Bantuan Produktif Presiden untuk usaha mikro. Diharapkan pada bulan Agustus ini ada 1 juta usaha mikro yang mendapatkan bantuan produktif tersebut.

Selanjutnya, untuk insentif usaha perpajakan sudah terealisir Rp 17,23 triliun dari Rp 120,61 triliun yang dianggarkan. Pemerintah akan terus melakukan sosialisasi agar semakin banyak pelaku usaha yang terbantu.

Untuk dukungan UMKM lainnya, yaitu sebesar Rp 44,63 triliun sudah terealisir terutama untuk penempatan dana. Sedangkan untuk subsidi bunga terealisir Rp 2,16 triliun dan PPh Final UMKM sebesar Rp 270 (miliar) dan Menkeu mengatakan korporasi belum ada karena nanti akan dilihat dari Penyertaan Modal Negara (PMN) yang diperlukan.

Editor: Eko Fajri