Kran Perjalanan Dinas dan Klaster Rumah Bagonjong

Kantor gubernur Sumbar (Rumah Bagonjong)
Kantor gubernur Sumbar (Rumah Bagonjong) (KLIKPOSITIF/Joni Abdul Kasir)

PADANG, KLIKPOSITIF - Sejak pandemi COVID-19, sebanyak 1.889 orang warga Sumatera Barat (Sumbar) terinfeksi COVID-19 sampai Rabu, 26 Agustus 2020.

Tren kasus positif terus meningkat tajam di provinsi itu. Bahkan mencapai 87 orang positif COVID-19 dalam sehari.

baca juga: Masyarakat Sumbar akan Divaksin COVID-19? Gubernur Minta Disosialisasikan Dulu

Walaupun banyak kasus positif, tingkat kesembuhan cukup tinggi. Catatan Gugus Tugas COVID-19 Sumbar, total sembuh 1.149 orang dan meninggal meninggal 55 orang.

Peningkatan terjadi setelah dicabutnya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) beberapa bulan belakangan diganti dengan normal baru. Kebijakan ini membuat orang bebas keluar masuk Sumbar.

baca juga: Terus Melonjak, Angka Positif Corona di Indonesia Sudah 385.980 Kasus

Kran perjalanan dinas terbuka. Pejabat dan pegawai pemerintah setempat juga mulai melakukan perjalanan dinas luar untuk kegiatan pemerintahan. Pertemuan tatap muka mulai diberikan walaupun menetapkan protokol kesehatan.

Akibatnya muncul klaster baru. Klaster Rumah Bagonjong, mereka adalah pejabat dari berbagai eselon pembawa virus dari luar setelah melakukan perjalanan dinas.

baca juga: Inggris Uji Coba Tes Air Liur Untuk Deteksi Virus COVID-19

Banyak pejabat teras di provinsi itu terpapar, mulai dari Sekdaprov Alwis, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Yosmeri, Asisten 1 Beni Warlis dan beberapa orang pejabat lainnya.

Meningkatnya kasus COVID-19 membuat pemprov mengambil tindakan dan kebijakan tegas. Salah satunya memperketat pemberian izin bagi pejabat yang melakukan perjalan ke luar daerah, dan mewajibkan swab.

baca juga: Rencana Vaksinasi COVID-19 pada Minggu kedua November Terancam Molor

Plt Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Nasir Ahmad mengatakan, saat ini Pemprov Sumbar sangat selektif dalam memberikan izin. "Kalau kepala OPD izinnya kan ke gubernur, kalau staf hingga eselon 3 ke sekda izinnya," katanya.

Nasir Ahmad mengatakan, berdasarkan arahan yang telah dikeluarkan oleh gubernur bahwa proses pemberian izin untuk perjalanan dinas bagi OPD dan staf benar-benar dilakukan secara ketat.

"Izin yang dikeluarkan saat ini sangat ketat, hal itu dilakukan untuk mencegah penularan Covid-19 di Sumbar. Itu sesuai dengan arahan pak gubernur,," tegasnya.

Namun begitu, pemprov Sumbar juga menghimbau sepanjang semuanya bisa dilakukan secara virtual maka instansi atau kepala OPD tidak perlu melakukan kunjungan atau pertemuan ke daerah lain. Apalahi bagi daerah atau kawasan zona merah, tidak dianjurkan untuk bepergian.

"Kalau bisa virtual, maka virtual saja komunikasinya. Apalagi zona merah, disarankan agar tidak ke sana, atau keluar dari sana. Kalaupun terpaksa, maka harus menjalankan protokol kesehatan dengan sangat ketat, karena bukan hanya menjaga agar tidak menular ke anggota keluarga saja tapi juga masyarakat banyak," jelasnya.

Dia mencontohkan, beberapa waktu lalu ada persoalan terkait kepegawaian. Namun pihak Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melakukan komunikasi dengan BKM secara virtual untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Selain itu, Nasir Ahmad juga mengatakan bagi kepala OPD atau staf dan pihak lainnya yang melakukan perjalanan ke luar daerah maka diwajibkan untuk swab. Sebelum hasil swab keluar, maka yang bersangkutan tidak diperbolehkan untuk masuk ke kantor.

"Kalau hasilnya sudah keluar, baru boleh masuk ke kantor lagi. Kalau ternyata positif maka langsung di karantina, apakah karantina pribadi atau ditempat lain yang sudah ada," tukasnya. (*)

Editor: Joni Abdul Kasir