Akan Ada Sanksi Hukum dan Denda jika Tak Patuhi Protap COVID-19

Pembeli memakai masker di slah satu pasar di Bukittinggi
Pembeli memakai masker di slah satu pasar di Bukittinggi (KLIKPOSITIF/Hatta Rizal)

PADANG, KLIKPOSITIF - Rancangan peraturan daerah (Ranperda) adaptasi kebiasaan baru yang akan dibahas oleh panitia khusus, akan memiliki sanksi administrasi dan sanksi hukum berupa denda atau kurungan. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Bapemperda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat, Hidayat, Rabu, 2 September 2020.

"Ada sanksi yang akan diterapkan dalam peraturan ini nantinya, yakni bagi yang tidak mentaati protokol kesehatan COVID-19, seperti tidak memakai masker, menjaga jarak dan rajin cuci tangan. Sanksinya denda administrastif terlebih dahulu, jika ini tidak ditaati, maka akan ada denda pidana atau kurungan yang diberlakukan. Untuk berapa banyak atau lama masing-masing dendanya itu nanti yang akan kita bahas dengan panitia khusus, dan tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi," katanya.

baca juga: Masyarakat Sumbar akan Divaksin COVID-19? Gubernur Minta Disosialisasikan Dulu

Hidayat mengatakan DPRD juga tak ingin memberatkan dalam pembahasannya nanti. Intinya adalah efek jera yang tidak ringan dan tidak pula memberatkan. "Tapi kita ingin gerakan bersama, kesadaran bersama, dan membuka kesadaran bersama untuk taat protokol kesehatan COVID-19. Perda ini nantinya diharapkan bisa mengubah pola pikir masyarakat dalam melihat pandemi ini," terangnya.

Sedangkan untuk pembahasan, pihaknya akan melakukan secepat mungkin karena ini sifatnya mendesak. "Dalam pembahasan perda di masa normal membutuhakn waktu hingga lebih dari sebulan, karena banyak tahapan yang dilalui, namun dalam pembahasan ini kita akan mempersingkatnya. Kita akan rapat dengan TAPD dan melakukan rapat virtual dengan pihak dari Kementerian Dalam Negeri. Dan ini akan dibahas oleh panitia khusus," paparnya.

baca juga: Terus Melonjak, Angka Positif Corona di Indonesia Sudah 385.980 Kasus

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumatera Barat akan kebut pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19. Hal itu dilakukan sejalan dengan diberlakukannya tatanan normal baru produktif dan aman dan peningkatan kasus yang tajam setiap harinya.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi mengatakan, panitia khusus telah dibentuk untuk pembahasan Ranperda itu. "DPRD menargetkan pembahasan secepat-cepatnya dan tim panitia khusus berkomitmen membahas ini secara maraton," katanya usai rapat paripurna di DPRD Sumbar, Rabu, 2 September 2020.

baca juga: Inggris Uji Coba Tes Air Liur Untuk Deteksi Virus COVID-19

Ia mengatakan dalam Ranperda yang diusulkan oleh pemerintah provinsi juga akan dibahas sanksi bagi masyarakat yang melanggar dan itu bukan untuk menakut-nakuti. "Sanksi bukan menakut-nakuti siapapun, dan ini sesuai dengan situasi yang ada. Kita lihat hari ini, kasus semakin hari semakin naik dan kita telah melakukan berbagi upaya disiplin mengurangi kasus ini, karena walau bagaimanapun kecendrungan displin terkadang abai. Dan sanksi yang diberikan itu hanya sebuah kebijakan yang kita coba lakukan untuk berhati-hati bagi yang tidak memakai masker," jelasnya. (*)

Editor: Fitria Marlina