KPU Lima Puluh Kota Terima Pendaftaran Bakal Calon Perseorangan Ferizal-Nurkhalis

KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menerima pendaftaran bakal calon perseorangan Ferizal Ridwan-Nurkhalis.
KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menerima pendaftaran bakal calon perseorangan Ferizal Ridwan-Nurkhalis. (Ist)

LIMA PULUH KOTA , KLIKPOSITIF - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lima Puluh Kota menerima pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati jalur perseorangan Ferizal Ridwan -Nurkhalis, Jumat (4/9).

Ketua KPU Kabupaten Lima Puluh Kota Masnijon mengatakan, pendaftaran bakal calon telah diterima setelah kelengkapan dan keabsahan syarat mendaftar diverifikasi.

baca juga: Angkut Beras Dengan Armada Berteknologi Canggih, ACT Penuhi Kebutuhan Pangan Payakumbuh dan Lima Puluh Kota

"Di hari pertama hanya ada satu bakal calon yang menjadwalkan pendaftaran ke KPU. Untuk calon lainnya ada yang besok (Sabtu, 5/9) dan mungkin ada yang di hari terakhir," kata Masnijon.

Dia menrangkan, salah satu yang dicek pada saat pendaftaran adalah terkait tes COVID-19.

baca juga: Niniak Mamak Harus Berperan Dalam Meningkatkan Angka Vaksinasi di Daerah

"Kalau tidak ada tes COVID-19 yang menyatakan negatif memang pendaftaran tidak dapat dilanjutkan, karena peraturan KPU telah mengatur itu," ujarnya.

Ferizal-Nurkhalis sendiri menjadi satu-satunya bakal calon perseorangan yang dinyatakan lolos verifikasi faktual dengan total 23.430 dukungan dari syarat dukungan 22.539.

baca juga: Cek Kesiapan COD Pembangkit Listrik EBT, Manajemen PLN Sumbar Kunjungi PLTM Siamang Bunyi

"Hari ini (Jumat, 4/9) kami secara resmi mendaftar sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota . Alhamdulillah seluruh dokumen kami telah diverifikasi kelengkapan dan keabsahannya," kata Ferizal.

Ia mengatakan proses pendaftaran sempat terhenti untuk sementara waktu disebabkan ada satu persyaratan yang masih harus ditambahkan, yakni surat pemberitahuan tahunan pajak (SPT)

baca juga: Rumah Belajar Bintang Kurenah Bersiap Menggelar Kurenah Ibuah Festival di Payakumbuh

"Iya, pendaftaran kami sempat terhenti sementara karena perbedaan pemahaman dokumen SPT. Menurut KPU, SPT tahunan selama 5 tahun terakhir harus dibuktikan dengan fotokopinya. Sementara kami hanya diberi SPT pajak satu tahun terakhir," ujarnya. (*)

Editor: Taufik Hidayat