Pemko Padang Akan Berikan Denda bagi yang Tak Urus Izin untuk Pesta Pernikahan

Ilustrasi
Ilustrasi (KLIKPOSITIF/Hatta Rizal)

PADANG, KLIKPOSITIF - Pemerintah Kota Padang akan memberikan denda bagi warga kota yang tidak melakukan proses perizinan saat melakukan pesta pernikahan. Hal ini dilakukan terkait dengan semakin meningkatnya kasus positif COVID-19 di Kota Padang.

"Peraturan walikota (Perwako) nomor 49 tahun 2020 sudah kita jelaskan agar masyarakat yang akan melakukan pesta pernikahan harus memenuhi peraturan yang telah ditetapkan. Jika ingin melaksanakan pesta pernikahan ada ketentuan yang harus dilakukan, misal jumlah pihak yang hadir harus berjumlah lebih sedikit dan mengikuti protokol COVID-19," kata Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah saat melakukan wawancara dengan Radio Classy FM dalam program Bicara Melawan Corona, Senin, 7 September 2020.

baca juga: Anggota DPR-RI Puji Cara Sumbar Tangani COVID-19

Ia mengatakan, bagi masyarakat yang akan melaksanakan pesta pernikahan, maka harus melaporkan dulu ke lurah, dan lurah mengeluarkan rekomenadasi untuk pelaksanaannya.

"Semuanya diawasi secara terkendali sampai kondisi normal. Seandainya tidak melakukan proses perizinan, maka kan dikenakan denda," jelasnya tanpa menyebutkan jumlah dan bentuk denda yang dimaksud.

baca juga: Hari Ini 4 Pasien COVID-19 di Tanah Datar Dinyatakan Sembuh

Ia mengatakan peningkatan kasus di Sumbar berasal dari orang yang datang dari luar Sumbar dan orang Kota Padang yang ke luar dari daerah, serta orang yang ke luar masuk Kota Padang.

"Sebelum lebaran kita bisa menekan kasus ini dengan berada di zona kuning. Kemudian ketika lebaran orang banyak keluar masuk Kota Padang, kembali terjadi peningkatan kasus yang ditandai dengan kluster yang berkembang, yakni kluster kantor. Kita melihat fenomena ini tentu harus menyikapi orang yang masuk ke Padang dan keluar dari Padang," terangnya.

baca juga: Operasi Yustisi di Payakumbuh Sembilan Hari, 196 Pelanggar Protokol Kesehatan Ditindak

Mahyeldi juga mengatakan akan memperketat orang yang masuk Kota Padang. "Bagi yang masuk melalui jalur darat, maka harus melapor ke Puskesmas setempat bahwa mereka masuk ke Kota Padang. Selain itu, kita juga menekankan kepada RT/RW untuk mengantisipasi COVID-19," tuturnya.

Mahyeldi mengimbau warga kota untuk memaksimalkan penggunaan masker, menjaga jarak, dan memohon masyarakat mengikuti kembali protokol COVID-19.

baca juga: Seluruh Pengelola dan Karyawan Kuliner di Padang Wajib Tes Swab: Sanksi Tempat Usaha Ditutup

"Kendalanya masih pada penerapan di lapangan, yang ditemukan masih banyak yang abai dan terkesan longgar dalam melaksanakan protokol kesehatan COVID-19 setelah PSBB," jelasnya.

Ia berharap masyarakat juga mengingatkan dan menegur jika masih melihat warga yang tidak menggunakan masker jika beraktivitas di luar rumah. "Sehingga kita bisa sama-sama menekan penyebaran kasus ini dengan meminta masyarakat disiplin menerapkan protokol kesehatan," tuturnya. (*)

Editor: Fitria Marlina